Palopo – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang dipimpin oleh Ketua Prof. Abdul Kadir bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diwakili oleh Anggota DJSN, Agung Pambudhi, melakukan kunjungan lapangan serta penyerapan aspirasi terkait isu strategis penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Palopo selama dua hari, 22–23 Oktober 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan implementasi kebijakan JKN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan Palopo, di mana tim berdialog langsung dengan jajaran struktural mengenai kendala dan kekurangan di lapangan. Beberapa isu yang mengemuka antara lain terkait keterbatasan sarana pelayanan, sistem rujukan, serta penguatan komunikasi lintas fasilitas kesehatan. Diskusi ini menjadi sarana penting bagi Dewan Pengawas dan DJSN dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Pada hari kedua, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke tiga rumah sakit di wilayah Luwu Raya, yakni RS Batara Guru Belopa di Kabupaten Luwu, RS Sawerigading, dan RS Bintang Laut di Kota Palopo. Fokus utama peninjauan meliputi kesesuaian ruang rawat inap dengan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Berdasarkan hasil pemantauan, masih ditemukan sejumlah kekurangan seperti belum tersedianya tirai pemisah antar tempat tidur, jarak antar ranjang yang belum memenuhi ketentuan, serta lemahnya pengawasan terhadap jumlah pengunjung dan keberadaan anak-anak di ruang rawat yang berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit.
Selain itu, tim juga meninjau pelaksanaan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dalam pengajuan klaim, serta mendorong kesiapan transformasi sistem tarif layanan kesehatan dari Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) menuju Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG). Anggota DJSN Agung Pambudhi menekankan pentingnya kesiapan seluruh fasilitas kesehatan dalam mendukung perubahan sistem ini agar mutu layanan dan efisiensi pembiayaan dapat meningkat secara berkelanjutan. Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi dasar penguatan koordinasi dan perbaikan layanan JKN di wilayah Luwu Raya.