Padang — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatra Barat pada 28–30 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan meninjau kesiapan rumah sakit dalam mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Rekam Medis Elektronik (RME), dan Indonesia Diagnosis Related Groups (iDRG) sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kunjungan ini diikuti oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Inda D. Hasman, serta perwakilan Anggota DJSN yaitu Agus Taufiqurrahman, Mahesa Paramadina Maykel, dan Syamsul Hidayat Pasaribu. Tim meninjau langsung ruang perawatan, instalasi penunjang, serta kesiapan sistem informasi di RS Bunda Padang dan RSU Achmad Mochtar Bukittinggi. Fokus pemantauan meliputi sarana prasarana, alur pelayanan, dan integrasi data. Dari hasil pengamatan, kedua rumah sakit tersebut telah mulai melakukan penyesuaian menuju standar KRIS, terutama pada aspek peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien, meskipun beberapa komponen teknis masih memerlukan percepatan pemenuhan.
Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama rumah sakit, APINDO, dan DPD SPSI, seluruh peserta sepakat bahwa penerapan KRIS merupakan langkah penting dalam peningkatan kualitas layanan. Rumah sakit di Sumatra Barat diperkirakan tetap membutuhkan waktu bertahap untuk memenuhi seluruh 12 kriteria KRIS.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat menyampaikan bahwa fasilitas kesehatan di 19 kabupaten/kota masih menghadapi kendala pada beberapa komponen KRIS—termasuk nurse call, kamar mandi standar, oksigen sentral, dan pencahayaan—sehingga memerlukan dukungan lanjutan. Temuan lapangan ini menjadi bahan penting bagi penyempurnaan implementasi JKN di wilayah Sumatra Barat.
DJSN berharap koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan rumah sakit, termasuk RS Bunda Padang dan RS Achmad Mochtar Bukittinggi, dapat mempercepat pemenuhan KRIS, mengoptimalkan penerapan RME serta iDRG, dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih setara, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.