Jakarta - Komisi Penyiapan Monitoring dan Evaluasi (PME) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar rapat membahas agenda kerja monitoring dan evaluasi, pending isu komisi, serta agenda strategis (quick win 100 hari kerja). 

Pending isu yang dibahas meliputi audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembentukan lembaga sertifikasi profesi analis (SKKNI Agenalis), penguatan edukasi publik tentang jaminan sosial, kelanjutan program PforR JKN Reform, serta pembentukan tim layanan syariah jaminan sosial. 

Sebagai agenda strategis, Komisi PME akan fokus pada tersusunnya blueprint sistem monitoring dan evaluasi terpadu SJSN bersama kementerian lembaga terkait, mendorong realisasi mekanisme kompensasi di wilayah Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Syarat (DBTFMS) berdasarkan UU SJSN dan Perpres 59 Tahun 2024, terintegrasinya pelaksanaan kebijakan sinkronisasi layanan KK-PAK penyelenggaraan jaminan sosial, terbangunnya mekanisme pengawasan bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, terbitnya Lapres Semester I 2024 serta evaluasi perhitungan ketahanan dana jaminan sosial perhitungan aktuaria, untuk penetapan tarif, manfaat, dan iuran.