MAGELANG, 4 JUNI 2026 — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) berkomitmen menjaga transparansi pelayanan jaminan kesehatan dengan turun langsung menemui masyarakat Kota Magelang. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut konkret dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam agenda kunjungan kerja yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026 ini, DJSN berkolaborasi erat dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial setempat guna mengawal dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut di tingkat akar rumput.

Fokus utama pergerakan tim gabungan ini terwujud melalui kegiatan peninjauan langsung (spot check) ke rumah-rumah warga terdampak pada Kamis, 4 Juni 2026. Peninjauan lapangan tersebut menyasar empat wilayah kelurahan secara terintegrasi, meliputi Kelurahan Rejowinangun Utara, Jurangombo Selatan, Cacaban, dan Wates. Melalui interaksi tatap muka ini, DJSN mendata secara akurat mengenai efektivitas alur penyampaian notifikasi penonaktifan serta mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap status kepesertaan jaminan kesehatan mereka yang baru.

Seluruh data primer dan keluhan yang dihimpun dari kunjungan lapangan ini akan dijadikan sebagai instrumen evaluasi nasional. DJSN bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memanfaatkan masukan langsung dari warga Magelang untuk menyempurnakan mekanisme birokrasi dan akurasi data kepesertaan PBI ke depan. Langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisasi kendala administratif di masyarakat sekaligus memastikan hak jaminan kesehatan warga yang membutuhkan tetap terlindungi dengan optimal.