Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PM) menyelenggarakan Lokakarya Integrasi Digital untuk Penguatan Dampak Kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Santika, Slipi. Acara ini dipimpin oleh Staf Ahli Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Direktur Prakarsa, dan turut dihadiri oleh perwakilan Anggota DJSN, Bapak Mickael Bobby Hoelman.

Lokakarya ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui forum ini, dibahas bagaimana digitalisasi dapat memperkuat integrasi kebijakan, sinkronisasi program, dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga, sehingga Indonesia mampu memenuhi standar tata kelola digital yang juga menjadi prasyarat penting menuju keanggotaan OECD pertama di Asia Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, DJSN menekankan perlunya rencana aksi untuk memastikan interoperabilitas data antar K/L berjalan simultan dan berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan. Selain itu, implementasi DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai basis data tunggal harus diperkuat, agar tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, menjangkau masyarakat 3T, pekerja informal, hingga pekerja migran. Melalui integrasi digital yang inklusif, target penurunan kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2026 dapat lebih cepat terwujud.

Zahra Ainussyifa/Humas DJSN