DJSN: Jaminan Sosial Ikut Andil dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia

DJSN: Jaminan Sosial Ikut Andil dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Iene Muliati menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) saat ini telah ikut mentransformasi pembangunan ekonomi di Indonesia. Iene menjelaskan bahwa program Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) ikut memengaruhi pembangunan ekonomi, karena kedua program tersebut berupaya menjamin kehidupan dan mengurangi beban finansial pekerja ketika memasuki usia pensiun. 

Namun hingga saat ini, cakupan kepesertaan pada kedua program tersebut masih rendah. Menurut data BPS pada Februari 2022, hanya 11,5% dari angkatan kerja yang menjadi peserta aktif program JHT. Sedangkan pada program JP, tercatat hanya 21,11% dari angkatan kerja formal yang terdaftar pada program ini. Terkait hal ini, Iene menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya mengatasi rendahnya cakupan kepesertaan dari pekerja informal dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada tataran operasional dan dengan cara mengharmonisasikan regulasi. 

“Rendahnya cakupan kepesertaan dari pekerja informal menjadi salah satu tantangan saat ini. Namun perlu diingat bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan sosial akan terus berevolusi. Kita perlu melihat seberapa adaptif kebijakan saat ini dengan perubahan yang ada. Oleh karena itu kita harus terus melakukan inovasi mengikuti perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial. Negara tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi berupaya memastikan masyarakat dapat bergerak bebas di dalam perlindungan tersebut ” kata Iene dalam Indonesia Financial Group (IFG) International Conference di Jakarta, Selasa (31/05).

Lanjutnya, SJSN telah ikut berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi hijau, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Namun menurut Iene, saat ini perlu memastikan bahwa program itu telah memiliki manfaat yang layak dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. 

“Ketika kita membicarakan program nasional (SJSN), kita perlu memerhatikan bahwa program tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan dan menganut sistem desentralisasi. Terdapat beberapa daerah yang memerlukan kebijakan khusus agar masyarakat pada wilayah tersebut mendapatkan manfaat  perlindungan sosial yang sama seperti pada wilayah lain,” jelas Iene.

Terkait hal tersebut, Iene menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia tidak hanya mengatur pada tataran teknis, namun juga harus dapat berkompromi dengan situasi sosiologi, historis, dan politis yang ada di tengah masyarakat. Mengingat jaminan sosial merupakan kebijakan publik yang memiliki pro dan kontra. 

“Kita perlu sama-sama memahami bahwa SJSN merupakan sistem yang sangat dinamis. Satu kebijakan memengaruhi kebijakan lainnya. Oleh karena itu penyelenggaraan jaminan sosial harus terus dimonitor dan dievaluasi agar kita dapat lebih awal memitigasi risiko. Semua ini demi satu tujuan, yakni melindungi masyarakat Indonesia,” ujarnya. 

Anggota DJSN dari unsur Tokoh dan atau/ Ahli tersebut menyebutkan bahwa sosialisasi dan edukasi publik terkait jaminan sosial menjadi perhatian pemerintah saat ini untuk membudayakan jaminan sosial di berbagai lapisan masyarakat. 

Senada dengan Iene, Yves Guerard, aktuaris dari Canada yang juga merupakan panelis pada acara IFG menjelaskan bahwa tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia juga dihadapi oleh negara lain. 

“Rendahnya cakupan kepesertaan dari pekerja informal juga menjadi tantangan di berbagai negara. Edukasi memiliki pengaruh yang penting untuk mengakomodasi kebutuhan masayarakat. Oleh sebab itu kita harus terus merangkul masyarakat, karena partisipasi masyarakat dapat mengubah budaya yang telah ada,” ujar Yves. 

Indonesia Financial Group (IFG) International Conference merupakan konferensi internasional yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem sektor asuransi dan dana pensiun yang sehat dan berkelanjutnya. Dilansir dari lama resminya, tercatat sebanyak lebih dari 9 negara dan 30 panelis ikut berpatisipasi dalam acara ini.