JAKARTA, 5 Juni 2026 – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mendorong penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah perluasan kepesertaan aktif pekerja sektor informal yang masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Kelompok pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) ini memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, sehingga optimalisasi peran Wadah Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dan Account Representative Khusus (ARK) menjadi instrumen kunci untuk menjangkau mereka secara lebih luas.

Melalui agenda sosialisasi bersama Wadah BPJS Ketenagakerjaan, DJSN aktif membahas dan memaparkan berbagai praktik baik (best practices) dari sejumlah negara dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja informal. Pembelajaran internasional tersebut berfokus pada pengembangan mekanisme pendekatan komunitas yang lebih fleksibel, digitalisasi sistem pendaftaran dan pembayaran iuran, serta penguatan strategi komunikasi yang langsung menyasar masyarakat di tingkat akar rumput.

Berbagai pembelajaran strategis dari negara lain ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam merumuskan kebijakan ke depan. Dengan memaksimalkan fungsi dan efektivitas koordinasi antara Wadah Perisai dan ARK, pemerintah optimis dapat mempercepat perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi seluruh pekerja di Indonesia.