Tarakan – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pada 27 hingga 29 Oktober 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di daerah.

DJSN diwakili oleh Mickael Bobby Hoelman dan Nikodemus Berikman Purba, sementara Dewas BPJS Kesehatan diwakili oleh Regina Maria Wiwieng. Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tarakan, tempat berlangsungnya diskusi mendalam bersama jajaran struktural mengenai pelaksanaan program JKN di Tarakan dan wilayah sekitarnya seperti Bulungan dan Nunukan. Dalam pertemuan tersebut, berbagai kendala teknis dan administratif disampaikan sebagai masukan bagi perbaikan layanan.
Menurut Mickael, masukan langsung dari daerah seperti ini menjadi cermin penting bagi DJSN untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar berjalan di lapangan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Keesokan harinya, DJSN dan Dewas menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ballroom Royal Tarakan yang dihadiri oleh perwakilan tenaga medis, rumah sakit, serikat pekerja, serta instansi terkait. Forum ini membahas isu strategis JKN, antara lain implementasi Standar Kelas Rawat Inap (KRIS), penerapan Rekam Medis Elektronik (RME), dan rencana perubahan tarif layanan kesehatan dari INA-CBGs menjadi iDRG.
Dalam forum tersebut, Nikodemus Berikman Purba menegaskan pentingnya memperhatikan konteks daerah dalam setiap kebijakan. “Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Kita perlu menilai gradasi penerapan antara pemutakhiran data DTKS per tiga bulan dan kebijakan penetapan PBI agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan,” jelasnya.
Para peserta juga menyampaikan harapan agar penerapan kebijakan nasional tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menyentuh wilayah luar Jawa agar pemerataan sistem kesehatan dapat benar-benar terwujud.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke RSUD H. Jusuf SK (RSUD Tarakan) dan RS Carsa. Tim meninjau langsung kondisi ruang rawat inap, kesiapan fasilitas difabel, hingga implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit. DJSN dan Dewas menemukan sejumlah hal yang masih perlu dibenahi, seperti fasilitas sanitasi yang belum ramah difabel dan jarak antar tempat tidur yang belum sesuai standar KRIS.
Seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan penting dalam evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan agar pelayanan JKN di seluruh Indonesia terus meningkat secara merata dan berkeadilan.