Berita
Jakarta - Komisi IX DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengenai penanggulangan dan pengendalian defisit keuangan di BPJS Kesehatan.
Balige - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar edukasi publik sistem jaminan sosial nasional di Balige, Toba Samosir, Jumat 14 September 2018. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengetahui potret BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten itu.
Balige - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada jurnalis Toba Samosir.
Jakarta - Jumlah penyandang thalasemia di Jawa Barat tertinggi di antara provinsi yang ada di Indonesia. Penyandang thalasemia di Indonesia lebih dari sembilan ribu, sebanyak 62 persen di antaranya berasal dari Jawa Barat. oleh sebab itu, Yayasan Thalasemia Indonesia, Direktur Rumah Sakit Swasta di Bekasi, serta Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalasemia Cabang Bekasi (POPTI) melakukan audiensi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam rangka advokasi anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang Thalasemia, Senin (12 september 2018)
Jakarta - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta BPJS Kesehatan, Senin (27/8).
Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia (PMNBI) serta Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) menggelar lokakarya Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Nias Barat, yang dilkaksanakan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).
Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar sidang pleno dalam rangka membahas rekomendasi DJSN atas hasil analisis laporan keuangan BPJS Kesehatan Periode Tahun 2014 sampai tahun 2017, laporan komisi kebijakan mengenai Rperpres tentang tata kelola BPJS, rencana kerja Komisi Monitoring dan Evaluasi, dan rencana kerja serta anggaran tahun 2017, Selasa 14 Agustus 2018.
Jakarta - Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia diawali dengan amandemen ke 4 UUD RI yang memuat Pasal 28 huruf H, disusul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Memperhatikan polemik di tengah masyarakat mengenai pemberlakuan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan; dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan per tanggal 21 Juli 2018 menjadi persoalan serius dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
Jakarta - Peran jurnalis sangat penting dalam mengudakasi publik akan realisasi dan kepesartaan perlindungan sosial. Demikian disampaikan Ahmad Ansyori SH MHum CLA Anggota DJSN dari unsur ahli, pada Redaktur Meeting, di City Extra, Kalasey Kabupaten Minahasa, Rabu (18/7/2018) malam.