Susunan Anggota DJSN

1. DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas :

5 (lima) orang dari unsur pemerintah, berasal dari departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan;

6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang memahami dan memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuaria;

2 (dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha;

2 (dua) orang dari unsur organisasi pekerja/buruh.

2. Susunan keanggotaan DJSN terdiri dari :

Ketua; Ketua Komisi; dan Anggota dengan masa jabatan anggota DJSN adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

4. Komisi

Ketua Komisi merangkap anggota memimpin komisi DJSN. Keanggotaan komisi berasal dari anggota DJSN yang terdiri dari :

1. Komisi Kebijakan Umum, bertugas :

  • Merumuskan dan mesosialisasikan kebijakan umum;
  • Melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional;
  • Menyusun anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran;
  • Melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi aset dana jaminan sosial dan aset BPJS, serta menyusun usulan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;
  • Melakukan kajian dan penelitian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial; dan
  • Melaporkan hasil kerja komisi dalam Sidang Pleno.

  

2. Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, bertugas :

  • Melakukan pengawasan eksternal terhadap kinerja BPJS;
  • Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum sistem jaminan sosial nasional;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS;
  • Melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya;
  • Melakukan advokasi, edukasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan sistem jaminan sosial; dan
  • Melaporkan hasil kerja komisi dalam Sidang Pleno.

Untuk menegakkan kode etik DJSN, DJSN membentuk Majelis Kehormatan DJSN, yang bertugas untuk :

  • Meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN yang dilakukan oleh Anggota DJSN;
  • Mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN;
  • Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN;
  • Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN terbukti atau tidak terbukti; dan
  • Memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN kepada Ketua DJSN.


Berikut Susunan Nama Anggota DJSN Periode 2014-2019

1. dr. Sigit Priohutomo, MPH - Ketua merangkap Anggota (Unsur Pemerintah)

Sigit Priohutomo lahir di Palembang, 13 Desember 1958. Beliau menyelesaikan pendidikannya sebagai dokter dan Master of Public Health. Diangkat berdasarkan keputusan presiden No. 62/M tahun 2016, kini beliau menjabat sebagai ketua yang merangkap anggota DJSN dari unsur pemerintah dalam sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Sebelum menjabat sebagai Ketua DJSN, beliau pernah menduduki beberapa jabatan di Kementerian Kesehatan. Beberapa jabatan tersebut adalah Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML), Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta, dan Direktur SDM RSUD Sardjito Yogyakarta.

2. Ir. Isa Rachmatarwata, M.Math - Anggota (Unsur Pemerintah)

Lahir di Jombang, 30 Desember 1966, Isa Rachmatarwata mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung  Jurusan Ilmu Pasti dan Alam Matematika pada tahun 1985- 1990. Melanjutkan pendidikan di University of Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Master Of Mathematic Actuarial Science pada tahun 1994. Memulai karirnya di Direktorat Dana Pensiun, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan pada tahun 1991. Pada tahun 2006, beliau menjadi Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/sekarang OJK). Pada tahun 2013 beliau menjadi pegawai yang diperbantukan pada Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 27 Nopember 2013, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Sebagai anggota DJSN dari Unsur Pemerintah, beliau menjadi anggota DJSN periode 2014-2019. Beliau mengatakan bahwa setiap pihak harus mendukung implementasi SJSN untuk mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera, bermartabat dan bergotong royong.

3. drg. Usman Sumantri, M.Sc - Anggota (Unsur Pemerintah)

Usman sumantri lahir di Jakarta, 12 Agustus 1959. Beliau mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia di Jakarta dan lulus tahun 1986. Beliau melanjutkan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan selesai tahun 1994. Sebelum menjadi kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, Beliau pernah menempati posisi sebagai Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dari tahun 2010 sampai 2014 dan Kabid Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan tahun 2004-2010. Sebagai anggota DJSN periode 2014-2019 dari unsur pemerintah (Kementerian Kesehatan), beliau dalam program jaminan sosial memiliki banyak pengalaman dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diantaranya pernah menjadi Anggota posko penyiapan pelaksanaan Badan penyelenggaran jaminan sosial, perwakilan kementerian kesehatan dalam penyusunan Undang-Undang BPJS, Menjadi Ketua Sekretariat Penyiapan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan lain sebagainya. Beliau dalam testimoninya mengatakan bahwa selain percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah harus menyiapkan SDM kesehatan yang merata dan bermutu serta peningkatan akses pelayanan.

4. Dra. Haiyani Rumondang, M.A. - Anggota (Unsur Pemerintah)

Haiyani Rumondang merupakan anggota DJSN dari unsur pemerintah (Kemnaker). Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Ia berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan pascasarjana S2 Population and Human Resources Development University of  Adelaide, Australia

5. Dr. Ir. Andi Zainal Abidin Dulung, M.Cont Mgt., M.Sc. - Anggota (Unsur Pemerintah)

Beliau menjadi anggota DJSN sebagai perwakilan dari unsur pemerintah. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya sebagai insinyur dan magister sebagai Mater of Construction Management dan Master of Science. Beliau juga telah menyelesaikan jenjang doktoral. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

6. Prof. DR. Bambang Purwoko, SE, MA - Anggota (Unsur Tokoh dan/ Unsur Ahli)

Bambang Purwoko lahir di Cilacap, 01 Januari 1956. Ia terpilih menjadi anggota DJSN setelah mengikuti seleksi penerimaan anggota DJSN tahun 2014-2019. Beliau juga merupakan anggota DJSN periode sebelumnya pada 2008-2014. Ia memiliki Riwayat pendidikan S1, Manajemen, Univ. Nasional. S2, Master of Art in Economics Planning, Universitas Negeri Antwerpen, Belgia. S3, Doctor of Philosophy in Pension Economics, University of Sidney, Australia. Pada saat ini, ia masih menjadi Guru Besar, Program Pasca Sarjana Prodi Dokter Ekonomika Universitas Pancasila. Pada tahun Kepala 1997-1998 pernah menjabat sebagai kepala Biro, PT. Jamsostek (Persero) dan pada 1998-2003 menjadi Direksi, PT. Jamsostek (Persero). Berdasarkan pengalamanya menjadi anggota DJSN, banyak tantangan yang harus dihadapi, tidak hanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kementerian/Lembaga, namun juga implementasi BPJS itu sendiri, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Anggota DJSN dari tokoh/Ahli ini mengatakan bahwa program-program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus disertai dengan penyesuaian iuran demi tercapainya sustainabilitas pembiayaan program SJSN.

7. dr. Asih Eka Putri, MPPM - Anggota (Unsur Tokoh dan/ Unsur Ahli)

Asih Eka Putri lahir di Bandung, 24 Agustus 1967. Beliau mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran  pada tahun 1986 sampai dengan 1992. Melanjutkan pendidikan masternya di Public Policy & Management University of Southern California USA dan meraih gelar master's degree in public and private management (MPPM) pada tahun 2001. Sebagai pegiat jaminan sosial, beliau pernah menduduki posisi penting di pekerjaan konsultan dan non government organization sebagai Deputy Team Leader GVG - Social Consulting Firm, serta Senior Advisor GTZ - Social Health Insurance Project. Dari tahun 2009 sampai saat ini, beliau merupakan Pendiri / Pemilik / Direktur Konsultan Jaminan Sosial Martabat. Sebagai anggota DJSN dari Unsur Tokoh/ahli jaminan sosial, beliau memilki pengetahuan dan pengalaman menjadi pembicara ataupun narasumber berbagai kegiatan, seminar, simposium berkaitan dengan pelaksanaan SJSN. Beliau mengatakan bahwa: “ibarat sepasang sayap, DJSN dan BPJS bersinergi mengimplementasikan SJSN guna membangun pertahanan nasional non militer yang tangguh”.

8. dr. Zaenal Abidin, MH
    Anggota (Unsur Tokoh dan/ Unsur Ahli)

Zaenal Abidin lahir di Soppeng, 5 April 1965. Beliau merupakan ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Terpilih menjadi anggota DJSN periode 2014-2019. Saat ini beliau menjadi pimpinan atau ketua komisi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Sosial, DJSN. ia berlatar belakang pendidikan S1, Kedokteran Univ. Hassanudin. Kemudian melanjutkan pascasarjana S2, Hukum Kesehatan, Univ, Hassanudin. Selain menjadi anggota DJSN ia juga menjadi Dosen Luar, Program Studi Profesi Apoteker Fak. Farmasi Uhamka, Jakarta. Sebagai anggota DJSN dari Unsur Tokoh/ahli jaminan sosial, beliau memilki pengetahuan dan pengalaman menjadi pembicara ataupun narasumber berbagai kegiatan, seminar, simposium berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Beliau mengatakan bahwa JKN sudah diimplementasikan dan akan terus disempurnakan. Saatnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya ikut memperjuangkan keberhasilan JKN.

9. Ahmad Ansyori, SH, M.Hum, CLA - Anggota (Unsur Tokoh dan/ Unsur Ahli)

Lahir di Plaju, 23 Juli 1963, Ahmad Ansyori menyelesaikan pendidikan di Univ. Balikpapan Jurusan Hukum. Pada tahun 2006-2008 melanjutkan pendidikan, Hukum di Universitas Sumatera Utara. Sebelum menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019, beliau berkarir di PT.Jamsostek. memulai karir di bagian Operasi dan Pemasaran pada tahun 1984. Beliau menjadi Ka. Kantor Cab, PT. Jamsostek Kalimantan Selatan pada 2001, kemudian menjadi Kepala Biro Hukum pada tahun 2014, lalu menjadi Kepala Kantor Wilayah 1, PT Jamsostek pada tahun 2006, sampai pada posisi Direktur Operasi dan Pelayanan, PT. Jamsostek (Persero) dari tahun 2007 sd 2012. Beliau berpengalaman dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, memiliki jejaring di bidang jaminan sosial baik dalam maupun luar negeri. Sebagai anggota DJSN dari unsur tokoh atau ahli, beliau mengatakan bahwa Jaminan Sosial adalah hak asasi manusia. Suatu kemajuan bagi Indonesia bisa memiliki sistem modern dalam merealisasikan tanggung jawab Negara.

10. Dr. Taufik Hidayat, M.Ec. - Anggota (Unsur Tokoh dan/ Unsur Ahli)

Lahir di Salatiga, 08 Desember 1960. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Akademi Ilmu Statistik dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1984. Melanjutkan pendidikan di University of Queensland dan meraih gelar Master of Economics Studies pada tahun 1990. Beliau adalah Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung. Sebagai anggota Dewan dari unsur tokoh atau ahli, beliau memiliki pengalaman terutama dalam asuransi pensiun. Sebelum menjadi anggota DJSN, beliau pernah menjadi Manajer Analis Investasi, PT. Taspen (Persero) tahun 2002 s.d. 2005, Ka. Cab. Utama Bandung, PT. Taspen (Persero) tahun 2006 s.d. 2007, Ka. Divisi Investasi, PT. Taspen (Persero) tahun 2007 s.d. 2008, serta pernah menjadi Direktur Investasi, PT Taspen dari 2008 sampai dengan 2013. Setelah bergabung sebagai anggota DJSN, beliau mengatakan bahwa SJSN akan memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan dasar seluruh lapisan penduduk Indonesia sampai dengan masa purna karyanya.

11. Ir. Angger P. Yuwono, FSAI, ChFC - Anggota (Unsur Tokoh dan/ Unsur Ahli)

Angger P. Yuwono lahir di Magelang, 17 November 1959. Beliau mengenyam pendidikan di Institut Tekhnologi Bandung  Jurusan Ilmu Pasti dan Alam Matematika pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1985. Beliau juga seorang aktuaris, setelah mendapatkan Pendidikan untuk sertifikasi profesi sebagai aktuaris yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Serta pernah mendapatkan Pendidikan Sertifikasi Profesi Sebagai financial Planner dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Beliau menjadi anggota DJSN dari Unsur Tokoh/ahli jaminan sosial. Ia memilki pengetahuan dan pengalaman menjadi pembicara di bidang perasuransian sepanjang Karir. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Jakarta (2001 sd 2004), Direktur dan Aktuaris AIG Indonesia, Jakarta (1999 sd 2001), Direktur dan Aktuaris Cigna International, Jakarta (1990 sd 1999) dan sebagai konsultan dalam menyusun roadmap BPJS Ketenagakerjaan bersama DJSN (2014) serta Tim Penyusun Roadmap PT. Taspen (Persero) tahun 2014 s.d. 2029. Dari pengalaman beliau sebagai anggota DJSN periode 2009-2014, beliau mengemukakan bahwa “diperlukan operasional berdasarkan praktik terbaik agar BPJS mampu memberikan pelayanan berkualitas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat”.

12. Sanny Iskandar, SE, MBA - Anggota (Organisasi Pemberi kerja)

Lahir di Malang, 08 Desember tahun 1962. Sanny Iskandar menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar Bali. Beliau melanjutkan pendidikannya di Prasetya Mulya bidang Administras Bisnis. Sebagai anggota DJSN dari unsur pemberi kerja, beliau merupakan seorang pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO). Pada saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT. Maligi Permata Industrial Estate sejak tahun 1993. Sebagai anggota DJSN periode tahun 2014-2019, beliau memiliki pengalaman sebagai pembicara, diantaranya sebagai pembicara dalam Konferensi Nasional Bisnis Hijau dan Pembicara di 2nd Annual Real Estate pada tahun 2013.
Dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, beliau mengatakan bahwa “APINDO sebagai asosiasi pemberi kerja senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup pekerja, termasuk implementasi Jaminan Kesehatan Nasional”.

13. Drs. Soeprayitno, M.B.A, M.Sc., Ph.D - Anggota (Organisasi Pemberi kerja)

Soeprayitno lahir di Surakarta, 01 Mei tahun 1964. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Sosial (Sosiologi Antropologi), dan melanjutkan ke jenjang master di Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta. Setelah itu, beliau melanjutkan program doktor di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti.
Sebagai anggota DJSN dari unsur pemberi kerja, beliau merupakan pengusaha yang menjadi pimpinan di beberapa perusahaan, diantaranya sebagai Direktur PT. Peninsula Indomitra Investama (2012 s/d sekarang), Direktur PT. Primer Medika Indomitra (2012 s/d sekarang), Direktur PT. Primertri Peninsula Investindo (2012 sd sekarang) dan pernah juga memegang posisi sebagai Senior Vice President PT. SCTV (2002 sd 2005) dan CEO PT. Intensive Medicare & Group (2009 sd 2012).
Dari pengalaman berorganisasi saat ini di APINDO, beliau menduduki posisi sebagai Ketua DPP Provinsi DKI Jakarta (2008 s/d 2018), Komisi Promosi, Lembaga Produktivitas Nasional (2010 sd sekarang), Wakil Ketua Umum, Persatuan Badan Pelaksana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2009 s/d 2015) serta pernah menjadi Komite Tetap Hubungan Industrial, KADIN Indonesia (2004 s/d 2012). Dari pengalaman itu, beliau berkeyakinan SJSN memiliki harapan besar agar setiap warga Negara memperoleh hak untuk meningkatkan kualitas hidup, makmur dan sejahtera.

14. Subiyanto, SH - Anggota (Organisasi Pekerja)

Subiyanto lahir di Muara Enim, 01 Januari tahun 1967. Beliau menyelelesaikan pendidikan sarjana ilmu hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati. Sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dari unsur pekerja, beliau sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PP SPKEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Beliau sebagai anggota DJSN berkeinginan agar DJSN ikut mewujudkan keadilan sosial di Indonesia dengan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

15. Rudy Prayitno, SE - Anggota (Organisasi Pekerja)

Lahir di Bawean, 08 Mei tahun 1956. Rudy Prayitno menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi UNITAS. Sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Periode 2014-2019 dari unsur pekerja, beliau merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam bidang jaminan sosial, beliau berpengalaman dalam mengikuti berbagai pendidikan dan seminar. Diantaranya dalam Social Security Seminar tahun 2007 di Singapore, Asean Trade Union Council Meeting di Kuala Lumpur (2005).
Sebagai perwakilan pekerja, beliau sangat berpengalaman di organisasi pekerja, diantaranya sebagai Ketua, Dewan Pimpinan Daerah KSPSI (2005 sd 2010) dan Ketua Pimpinan Pusat Federasi Pekerja Farmasi & Kesehatan Farkes (2010 sd 2015). Sebagai anggota DJSN beliau berkeinginan agar para pekerja mendapatkan perlindungan yang permanen dan berkesinambungan. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan solusinya, oleh karena itu menurut beliau “Mari kita perjuangkan”.