DJSN Gelar FGD Revisi UU SJSN dan UU BPJS

Jakarta -  Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) perumusan naskah akademis revisi Undang - Undang SJSN dan Undang - Undang BPJS, Selasa (21/11).

FGD ini di hadiri oleh Anggota DJSN, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan.

"Sejak diundangkannya UU SJSN dan UU BPJS kita telah menjalani, mengalami, dan memahami perlunya melakukan revisi atau penyesuaian untuk penyelenggaraan SJSN yang lebih baik," ujar Ahmad Anshory Anggota DJSN dari unsur tokoh/ahli.

Pokok-pokok pikiran perubahan atas Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dilatarbelakangi oleh adanya rumusan norma yang disharmoni secara vertikal dan horizontal, ambigu/multi tafsir, dan inkonsistensi antar Undang - Undang (UU) dan dalam satu UU serta beberapa pasal UU SJSN dan UU BPPJS dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah konstitusi.

"Latar belakang perlunya perubahan atas UU SJSN dan UU BPJS karena lemahnya UU SJSN dalam menjalankan fungsi hukumnya untuk sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial serta UU SJSN yang berlaku sekarang tidak mampu menciptakan harmonisasi antar lembaga terkait," ungkap Oka Mahendra

"Selanjutnya, perubahan ini akan mengarah untuk menjaga konsistensi penerapan mandat UUD 1945 dalam UU SJSN dan UU BPJS, memperkuat fungsi tugas, dan kewenangan DJSN, menyempurnakan tata kelola BPJS, memperjelas fungsi, tugas dan kewenangan pengawas eksternal BPJS, dan mengharmonisasikan rumusan norma dalam UU SJSN dan UU BPJS secara vertical dan horizontal serta menyesuaikan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundangan-undangan." tambah Oka.