Workshop DJSN Usulkan revisi UU SJSN dan UU BPJS

Jakarta – Sampai tahun ke-5 penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional diwarnai dengan berbagai permasalahan. Masalah mendasar dalam implementasi SJSN meliputi universal health coverage sulit tercapai, kekurangan pendanaan, dan kejelasan tugas dewan pengawas dan direksi. Ujar Anggota Dewan Jaminan Sosial NasionL (DJSN) dalam workshop Peningkatan efektivitas Implementasi SJSN melalui Penguatan Kelembagaan, di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

 “Juga ada masalah dalam pengawasan efektivitas pelayanan, kejelasan peran kementerian dan lembaga negara, wewenang dan koordinasi pengawas eksternal BPJS,” tambah Ansyori.

Ia juga menyebut masalah penegakan hukum atas pelanggaran hak peserta masih belum ditemukan formulasinya. Masalah pertanggungjawaban juga masih belum jelas. Dalam rumusan workshop tersebut juga ditegaskan bahwa DJSN dan BPJS tidak di bawah koordinasi kementerian tapi merupakan badan negara yang memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan.

Anggota DJSN Zaenal Abidin mengatakan, tim perumus melihat terdapat peratuan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang memberikan kewenangan kepada kementerian yang melampaui ketentuan yang diamanatkan dalam UU SJSN dan BPJS. “Banyak peran yang seharusnya ditangani DJSN, dilaksanakan oleh kementerian,” ujarnya.

Permasalahan kelembagaan secara internal DJSN tidak dapat ditangani dengan tuntas dan baik. Hal ini dikarenakan anggota DJSN dari unsur pemerintah terbelenggu dengan kementerian yang diwakilinya.

Padahal, kata Zaenal, permasalahan implementasi SJSN secara UU merupakan tanggungjawab DJSN. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya penguatan kelembagaan DJSN agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan.

“Berdasarkan kesimpulan tersebut maka tim perumus workshop merekomendasikan agar dilakukan revisi UU SJSN dan UU BPJS. Hal ini ditujukan untuk memperkuat kelembagaan DJSN agar sesuai dengan amanat UU SJSN dan UU BPJS sehingga DJSN bisa menjadi lembaga negara yang independen,” kata Zaenal

Tak ketinggalan, kata Zaenal, DJSN perlu diberikan kewenangan dalam penegakan hukum UU SJSN dan UU BPJS. Juga perlu dilakukan restrukturisasi program jaminan sosial.

“Perlu dilakukan revisi peraturan pelaksanaan UU SJSN dengan memberikan tafsir yang ekstensif dan futuristik terhadap hal yang mengatur kelembagaan DJSN. Hal ini perlu disesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan program jaminan sosial menghadapi universal coverage program jaminan kesehatan dan perluasan kepesertaan JKK, JHT, JP dan JKM, serta peningkatan kualitas manfaat dan pelayanan jaminan sosial di masa mendatang,” katanya.