Tingkatkan Pemahaman tentang SJSN, DJSN Gelar Edukasi Publik di Tana Toraja

Tana Toraja - Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) menggelar Edukasi Publik Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) di Kabupaten Tana Toraja, Kamis (03/10/2019).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten I Pemerintah Daerah Tana Toraja, Marthen Sirenden, mewakili Bupati Tana Toraja dan didampingi anggota DJSN, dr. Zaenal Abidin SH, MH, anggota DJSN Ahmad Ansyori SH, M. Hum, CLA yang dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makale, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, beberapa Kepala Dinas terkait, perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, kader JKN, Perisai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Edukasi Publik ini merupakan program dari DJSN dimaksudkan selain untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai sistem jaminan sosial nasional juga ingin melihat secara langsung mengenai pemahaman dan implementasi program-program yang telah berjalan selama ini di Kabupaten Tana Toraja." Ungkap Anggota DJSN, dr. Zaenal Abidin saat menyampaikan sambutannya. 

Dalam pemaparannya, anggota DJSN, Ahmad Ansyori mengatakan sistem jaminan sosial ini kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Tana Toraja dan Toraja Utara sehingga penting untuk mengetahui apa makna dari sistem jaminan sosial nasional.

"Ini bukan hanya sekedar sebagai ketentuan dari Negara yang tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3), tetapi sangat penting untuk melindungi, baik dalam jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan hari tua," jelasnya.

Ahmad mengungkapkan bahwa hal ini sejalan dalam lingkup asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti semua masyarakat harus mendapatkan dan merasakan hak yang sama.

"Semuanya harus mendapatkan dan merasakan hak yang sama.  Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui apa fungsi dan manfaatnya. Oleh karena itu, kami berharap peran kita semua untuk melanjutkan pengetahuan ini kepada masyarakat,"tambah Ahmad, anggota DJSN.

Pemerintah Daerah pun diharapkan melakukan update data sehingga tidak terjadi equation error, dimana yang seharusnya mendapatkan cover dari pemerintah (masyarakat menengah kebawah/miskin ) tidak tercakup akibat kuota yang disediakan telah dipenuhi oleh masyarakat mampu/kaya yang seharusnya mengambil jalur mandiri.