Tarif Ideal BPJS Kesehatan Menurut DJSN Agar tidak Defisit

Bogor - Defisit anggaran yang melilit program Jaminan Kesehatan Nasional menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dapat diatasi jika pemerintah menghitung ulang premi ideal yang terbaru. Hal itu disampaikan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Ansyori dalam acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019).

Ansyori menyatakan untuk mengatasi defisit anggaran, maka preminya harus seimbang dengan biaya manfaat.

Diusulkan bahwa berdasarkan angka ideal iuran BPJS Kesehatan adalah Rp 60.514 per orang.

Jika dihitung per segmen, maka untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III besaran preminya adalah Rp 42.714 per orang per bulan, kelas II Rp 80.409, dan kelas I Rp 130.805.

Sedangkan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah lebih rendah, yaitu sebesar Rp 35.000 per orang per bulan.

Sebelumnya usulan DJSN pada awal JKN-KIS dilaksanakan pada 1 Januari 2014 agar premi untuk peserta PBI minimal Rp 36.000, PBPU kelas III Rp 53.000, kelas II Rp 63.000, dan kelas 1 Rp 80.000 per orang per bulan. Namun, usulan ini tidak pernah diikuti. Pemerintah menetapkan besaran iuran peserta BPJS untuk kelas 1 Rp 80.000 per orang, kelas II Rp 59.000, dan kelas III Rp 25.500.

“Kami hitung dari unit cost, harga pelayanan dan rate rasio kunjungan. Kemudian ini diproyeksikan dan dihitung dengan banyak formula, jadilah angka-angka tersebut,” kata Ansyori.

Ansyori menambahkan bahwa angka-angka tersebut adalah kebutuhan premi yang ideal dengan biaya pelayanan per orang per bulan.

Hitungan ini sudah menyesuaikan dengan kondisi kekinian, termasuk sudah menghitung terjadinya inflasi bidang kesehatan rata-rata 20% per tahunnya.

“Angka-angka ini direkomendasikan oleh DJSN jika pemerintah ingin menaikkan premi peserta dari angka yang sekarang. Kami siap ajukan premi yang baru ini jika memang ada rencana presiden untuk menaikkan premi peserta,” ujar Ansyori.

Di sisi lain, defisit yang terjadi, lanjut Ansori, juga dikarenakan banyaknya beban yang tidak semestinya ditanggung JKN-KIS.

Misalnya, dalam hal kecelakaan kerja dan korban bencana alam.

Contohnya, seorang pekerja industri mebel menderita paru dan mata dikarenakan paparan debu selama bertahun-tahun. Ketika sakit dan berobat ke fasilitas kesehatan, pasien ini menjadi beban pembiayaan JKN-KIS.

“Seharusnya pembiayaan untuk penyakit seperti ini masuk dalam jaminan kecelakaan kerja. Beban-beban pembiayaan yang tidak semestinya inilah yang menyebabkan pengeluaran BPJS Kesehatan membengkak, dan turut berkontribusi pada defisit. Yang harus diingat, penetapan besaran iuran peserta JKN-KIS tidak pernah menghitung kecelakaan kerja dan bencana," tandas Ansyori.

Sementara itu, Anggota DJSN dari unsur ahli, dr Zaenal Abidin mengatakan, bicara kesehatan tidak lepas dari sistem ketahanan nasional. Ketahanan nasional berkorelasi dengan sistem kesehatan nasional.

“Sistem kesehatan di bawahnya terbagi atas usaha kesehatan perorangan, usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan kewilayahan. Gagalnya upaya kesehatan kewilayahan maka akan menjadi beban pada usaha kesehatan perorangan,” kata Zaenal Abidin.

Menurut Zaenal, usaha kesehatan kewilayahan sangat ditentukan oleh tata kota, hutan kota, kawasan industri, pantai/sungai dan bencana alam. Konsep dan proses pembangunan di satu wilayah sangat memengaruhi kondisi kesehatan warga, masyarakat dan lingkungan kewilayahannya.

“Kalau puskesmas dipenuhi pasien maka itu bukanlah bagian dari kesuksesan pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. Justru bagian dari kegagalan usaha kesehatan kewilayahan,” kata dia.

Zaenal menilai selama ini ada kesalahan persepsi atau salah pemahaman bahwa kalau rumah sakit atau puskesmas penuh maka dinilai berhasil. Padahal sesungguhnya justru terbalik. Sebab kalau semakin sedikit orang yang berobat atau dirawat karena sakit maka berarti sistem kesehatan itu justru berhasil.

“Jangan salah tafsir dengan membanggakan rumah sakit atau puskesmas penuh maka itu dianggap berhasil,” ujar dia