Skema Alternatif Solusi terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta - Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN), Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Dewas BPJS sepakat untuk menggunakan alternatif solusi kedua terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan tiga alternatif solusi menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen mulai Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019, dan yang disepakati adalah alternatif atau skema solusi kedua.

“Alternatif pertama, usulan subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran JKN pada peserta PBPU dan BP  Kelas III. Tapi, kami masih menunggu kepastian jawaban Menteri Keuangan,” kata Terawan, Kamis (12/12). Alternatif kedua, Terawan melanjutkan, memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang diproyeksikan pada tahun mendatang akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres 75/2019. Alternatif ketiga, kata Terawan, Kementerian Sosial sedang melakukan perbaikan kualitas data PBI sekaligus mengintegrasikan data PBI dengan Data Terpadu Program Kesejahteraan Sosial (DTKS).