Siaran Pers : Sikap DJSN Terhadap Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan

Siaran Pers Nomor : 01/DJSN/VII/2018                                              

SIKAP DJSN TERHADAP PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN

Memperhatikan polemik di tengah masyarakat mengenai pemberlakuan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan; dan Peraturan Direktur  Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan per tanggal 21 Juli 2018 menjadi persoalan serius dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

DJSN memutuskan untuk memerintahkan Direksi BPJS Kesehatan mencabut: 

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan; dan

Peraturan Direktur  Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan.

Keputusan DJSN didasarkan pada pertimbangan:

Direksi BPJS Kesehatan tidak berwenang menetapkan manfaat JKN yang dapat dijamin. Manfaat JKN diatur dalam Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden;

Penyusunan dan penetapan ketiga peraturan direktur tersebut di atas tidak didahului dengan kajian yang dikonsultasikan DJSN dan para pemangku kepentingan;

Peraturan tersebut dikeluarkan tidak mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011).

Menyikapi berbagai persoalan penyelenggaraan JKN, DJSN membuat rekomendasi komprehensif kepada Presiden untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pelaksanaan JKN.

Sekian, terima kasih.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional