Rakergab dengan Komisi XI dan Komisi IX DPR RI Begini Kesimpulannya

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghadiri rapat kerja gabungan (Rakergab) dan rapat dengar pendapat dengan Komisi XI dan Komisi IX DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Direktur BPJS Kesehatan untuk membahas tindak lanjut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dana BPJS Kesehatan dan grand design peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Ketua DJSN Tubagus Achmad CHoesni mengatakan, DJSN sudah mengusulkan besaran iuran JKN kepada Presiden

"Target dalam penetapan variasi besaran iuran persegmen perkelas perawatan adalah variasi iuran terbaik yang menghasilkan akumulasi surplus anggaran yang wajar di akhir tahun 2021. Penyesuaian iuran ditetapkan sampai akhir tahun 2021 mengingat ketentuan perundangan tentang pengkajian besaran iuran yang dilakukan setiap dua tahun". Ucap Choesni.

"Terkait dengan Kebijakan Kelas standar rawat inap dalam program JKN merupakan amanat Pasal 23 ayat (3) UU SJSN. Ketika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Jika Peserta menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya maka dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya peningkatan kelas perawatan," Jelas Choesni.

"Untuk menjamin prinsip ekuitas, harus ditetapkan kriteria kelas standar yang berlaku bagi semua Rumah Sakit, yang meliputi; luas ruangan, akses, jumlah tempat tidur, frekuensi visit dokter, fasilitas, dan lain-lain," tutup Choesni.

Rapat kerja gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 T

2. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan kenaikan Premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta  dan mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan

3. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari Data Terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN. Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 pdxdfgz JKN yang masih bermasalah

4. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk secara terus menerus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM Kesehatan untuk mendukung supply side program JKN

5. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk terus melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing bersama Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, sehingga ada peningkatan pelaksanaaan tugas BPJS Kesehatan sesuai amanat UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS

6. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI meminta BPJS untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran klaim dari FKRTL sehingga pelayanan kesehatan dapat terus berjalan

7. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendukung penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan JKN termasuk adanya penguatan payung hukum yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.

8.Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menindaklankuti rekomendasi hasil Audit BPKP terkait pencatatan piutang iuran segmen PBPU sesuai dengan ketentuan Perpres No. 19 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

9. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk membuat kebijakan dalam mengoptimalkan sisa dana kapitasi sebagai tindak lanjut dari hasil Audit BPKP