Program Jaminan Sosial Kunci Pengentasan Kemiskinan

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia (PMNBI) serta Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) menggelar lokakarya Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Nias Barat, yang dilkaksanakan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).

"Salah satu komitmen keberpihakan Pemerintahan Jokowi-JK terhadap masyarakat miskin, yang tertuang dalam Nawacita khususnya butir kelima adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Wujud dari komitmen tersebut di awal pemerintah Jokowi-JK adalah penerbitan dan pencetakan 90 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar rakyat miskin dapat mengakses layanan kesehatan," ujar Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dr. Sigit Priohutomo

"Secara nasional dari waktu ke waktu, tambah Sigit, kemiskinan merupakan masalah pelik. Fakta menunjukkan bahwa berbagai bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, sudah saatnya disusun kebijakan kebijakan dan program-program yang pro poor, yang sudah disiapkan secara terencana, tersinergi, dan berkesinambungan," tambah Sigit

Pada kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan kembali mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa negara harus mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, termasuk masyarakat miskin. Untuk menunjang operasionalnya telah dibuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengamanahkan dibentuknya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai wadahnya.

Lebih lanjut, Sigit juga mengungkapkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, Kabupaten Nias Barat termasuk dalam daftar daerah tertinggal. Pada periode Januari 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Barat adalah sebesar 28,10 persen (23.169), yang merupakan terbesar kedua di Kepulauan Nias setelah Kabupaten Nias Utara yang berada di posisi teratas sebesar 29,28 persen.

Kondisi tersebut menjadi keprihatinan tersendiri, sekaligus juga menjadi motivasi penyemangat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat untuk lebih proaktif melepaskan masyarakatnya dari kemiskinan. Meski demikian, melepaskan masyarakat dari kemiskinan bukan persoalan yang semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi juga bukan hal yang mustahil dilakukan.

“Saya percaya, dengan strategi yang tepat, maka masyarakat Nias Barat dapat terlepas dari belenggu kemiskinan,” tegasnya.