Lakukan Pertemuan Berkala dengan DJSN, BPJS Ketenagakerjaan Sampaikan Kendala yang Dihadapi

Jakarta - Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam upaya melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional DJSN melakukan pertemuan berkala dengan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (11/11).

Anggota DJSN, Tono Rustiano mengatakan, sebagai pengawas eksternal (dalam rangka monitoring dan evaluasi), DJSN memberikan konsultansi kepada BPJS tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program, mengusulkan PAW dan Pejabat Sementara Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

"Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN memperlihatkan tantangan implementasi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan cukup besar," ujar Tono.

"Regulasi yang belum sinkron, cakupan kepesertaan masih rendah, isu kepatuhan, jumlah peserta non-aktif cukup besar, perkembangan kinerja investasi DJS Ketenagakerjaan, pengembangan manfaat manfaat JKK/JKM, keberlangsungan JP, dan optimalisasi layanan digital," tambahnya.

Sementara Direktur Renstra & TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono mengatakan, kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan adalah angkatan kerja didominasi oleh individu berpendidikan rendah, Literasi keuangan masyarakat Indonesia relatif rendah yaitu sebesar 38,03% dan Meningkatnya pekerja freelance & remote workers akibat dampak dari Gig Economy yang sulit untuk diidentifikasi

"selain itu, Kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak dan relatif terancam resesi juga menyebabkan maraknya perusahaan yang berhenti beroperasi dan Tingkat awareness terhadap brand BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah. Masyarakat lebih mengasosiasikan brand BPJS sebagai BPJS Kesehatan," jelas Sumarjono.

Oleh Sebab itu kami mengharapkan dukungan dari DJSN untuk Percepatan Harmonisasi Regulasi (Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Turunan), Road Map Integrasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,  dan Penetapan Kenaikan manfaat program JKK & JKM (Revisi PP 44 Tahun 2015), serta Perlu adanya PBI (Peneriman Bantuan Iuran).