Komisi IX DPR, Kemenkes dan DJSN sepakat Minta Perdir BPJS Kesehatan Dicabut

Jakarta - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta BPJS Kesehatan, Senin (27/8).

Rapat tersebut membahas pelaksanaan program imunisasi Measles Rubella (MR), evaluasi terhadap tata kelola obat untuk program jaminan Kesehatan Nasional dan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalandan keluhan masyarakat atas pelayanan obat JKN dan juga membahas Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No 2,3 dan 5 tentang pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat dan pelayanan rehabilitasi medik.

Dalam rapat tersebut Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dr. Sigit Priohutomo, MPH memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mencabut Peraturan Direktur Jaminan pelayanan Kesehatan No. 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehayan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

 "15 anggota  DJSN sepakat bulat untuk memerintahkan pencabutan Perdir BPJS karena DJSN sayang kepada BPJS," ujar Sigit.

Dalam kesempatan itu Ketua DJSN juga menjelaskan kebijakan obat dalam JKN  yang diatur UU No 40 Tahun 2004 pasal 25 Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Perpres No. 19 Tahun 2016 pasal 32 ayat 1 Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri, serta Pasal 32 A Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersedian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

"Hasil Monitoring DJSN terkait Obat menemukan Penetapan harga obat yang terlambat, Perubahan e-katalog yang dinamis tanpa adanya sosialisasi tentang perubahan item obat, Kurangnya respon terhadap keluhan ketersediaan obat, faskes swasta tidak dapat mengakses e-catalog sehingga pembelian obat biasanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga e-catalog, Kurangnya SDM tenaga apoteker khususnya di FKTP, sehingga tidak dapat melakukan pengadaan obat, Belum adanya regulasi di daerah yang mengatur mekanisme pengadaan langsusng khususnya di FKTP Puskesmas, Kondisi geografis fasilitas kesehatan yang sulit menyebabkan distribusi obat terganggu," jelas Sigit.

Senada dengan itu, Komisi IX juga mengatakan, pihaknya mendesak Kemenkes untuk secara intensif dan terus menerus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengimplementasikan upaya- upaya penanganan permasalahan pelayanan obat JKN termasuk perbaikan e-katalog dengan sistem Multi Year, Multi Winner dan Multi Criteria.

Komisi IX juga berpesan agar Kemenkes, DJSN dan BPJS Kesehatan selalu melibatkan organisasi Profesi dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dalam setiap pembahasan peraturan dan kebijakan pelaksanaan Program JKN.