Ketua DJSN : Penyesuian Iuran BPJS Kesehatan Akan Menjamin Keberlanjutan Program JKN-KIS

Jakarta - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan nasional yang harus disertai dengan perbaikan sistemik.

"Setelah kita hitung, dengan melihat defisit BPJS kita bilang yang pertama adalah BPJS Kesehatan tidak sustain sehingga harus ada perbaikan yang sistemik," ujar Choesni dalam diskusi yang dilakukan Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) di Jakarta pada Rabu, (13/11)

Ketika mengajukan usulan kepada pemerintah, DJSN sudah menghitung statistik data BPJS Kesehatan dalam periode 2014-2018 dan kenaikan dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan defisit yang dialaminya.

Tapi, DJSN mewanti beberapa dampak yang bisa terjadi akibat kenaikan biaya BPJS Kesehatan yang secara resmi sudah ditetapkan saat Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No.75 Tahun 2019 pada Oktober 2019. Dampak tersebut antara lain ada potensi peserta tidak mampu membayar dengan tarif iuran lebih mahal dari sebelumnya. Untuk mereka ini, pemerintah dan BPJS Kesehatan memastikan mereka akan tetap ditanggung oleh pemerintah dalam segmen penerima bantuan iuran (PBI).

"kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan orang miskin dan tidak mampu karena mereka dibayari pemerintah melalui PBI, yaitu peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Apabila ada peserta yang merasa tidak mampu bisa melaporkan diri ke dinas sosial (Dinsos) atau pemda setempat untuk masuk dalam data penduduk yang akan dijamin sebagai peserta PBI," jelas Choesni.

Selain potensi menjadi peserta PBI, Choesni mengatakan, kenaikan iuran JKN-KIS yang baru juga berdampak pada turun kelas atau pindah ke kelas lebih rendah, meningkatnya jumlah peserta non aktif atau menunggak bayar iuran, dan calon peserta yang tidak mau mendaftar jadi peserta.

Namun, menurut Choesni, kenaikkan iuran ini juga berdampak positif, yaitu menjamin keberlanjutan program JKN-KIS, pelayanan kepada peserta menjadi lebih baik, dan pembayaran fasilitas kesehatan lebih lancar juga terjamin pembiayaannya.

Choesni menambahkan, DJSN sudah memperhitungkan mitigasi dampak penyesuaian iuran ini. Misalnya, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta, ada strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif serta terintegrasi oleh BPJS Kesehatan. Strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh peserta.

"Untuk memitigasi dampak penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan melakukan strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi," kata Choesni.

Peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan BPJS Kesehatan. Misalnya mengoptimalkan aplikasi mobile JKN, perbaikan sistem rujukan (aplikasi rujukan online), adanya reward kepada peserta yang patuh membayar iuran, seperti memberikan diskon, perbaikan pelayanan di rumah sakit dengan meniadakan diskriminasi dan memperpendek antrean.

Bisa juga dengan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan dan pelayanan di BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran sampai pembayaran iuran. Selain itu, klaim juga adanya keterbukaan informasi, dan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama.