Kemenko PMK dan DJSN Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dengan PT BRI

Jakarta - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penerbitan Kartu Kredit Pemerintahan (KKP) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rabu (3/7).

Seskemenko PMK, YB Satya Sananugraha dalam sambutannya mengatakan tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai.

Dengan begitu, diharapkan pula dapat meminimalisir penggelapan dan juga dapat lebih aman. “Mohon nanti penggunaan kartu ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.,” tambah Seskemenko PMK.

Implementasi penggunaan KKP di dasari oleh Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Permenkeu ini mengatur tentang tata cara pembayaran dan penggunaan KKP dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis.

Penggunaan KKP di dalam negeri selanjutnya diperuntukkan bagi belanja pemerintah yang difokuskan pada keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dengan jumlah paling banyak Rp50 juta atau jumlah yang merupakan bagian terbesar dari penggunaan UP.