Ini Hasil Kesepakatan Rapat Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes, DJSN, Dirut BPJS dan Dewas BPJS

Jakarta - Komisi IX DPR RI kembali melanjutkan rapat maraton bersama Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Kamis (7/11/2019) hingga dinihari sekitar pukul 02.30WIB. 

Rapat maraton yang membahas kenaikan tarif iuran BPJS itu akhirnya menghasilkan 10 poin kesepakatan bersama untuk segera direalisasikan, yaitu:

1. Setelah mendengar aspirasi masyarakat, Komisi IX DPR tetap konsisten dengan hasil kesimpulan rapat kerja gabungan pada tanggal 2 September 2018 untuk tidak menaikkan premi JKN bagi peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Buka Pekerja (BP) kelas III.

2. Komisi IX juga mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap seluruh kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk memfinalisasi data cleansing terhadap sisa data PBI APBN bermasalah hasil audit dengan tujuan tertentu atas aset jaminan sosial kesehatan pada tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan data cleansing terhadap 96,8 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena adanya kesalahan ekslusi dan kesalahan inkluasi dalam penetapan sasaran PBI

5. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk berkoordinasi denga instansi terkait dalam mencari penyelesaian permasalahan pemenuhan hak jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

6. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia.

7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2007 tentang Akreditasi Rumash Sakit khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga ISQua

8. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim rumah sakit di seluruh Indonesia.

9. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan jumlah tempat tidur kelas III di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut

10. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk meriviu Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Akreditasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam `1 Kartu Keluarga.