DJSN Umumkan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengumumkan pemberhentian Syafri Adnan Baharuddin, selaku Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, di Jakarta, Sabtu (19/1).

Plt Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Dr Andi Zainal Abidin Dulung menjelaskan, SAB telah mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden RI dan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, DJSN, Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pada 30 Desember 2018.

“Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran dirinya dengan alasan ingin menyelesaikan kasus yang sedang dihadapinya,” ujar Andi Dulung.

"DJSN melalui Surat Nomor 779/DJSN/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk pemberhentian saudara SAB berdasarkan surat permohonan pengunduran diri yang telah diajukan," Jelas Andi Dulung.

DJSN menyampaikan dukungan persetujuan terhadap sikap pengunduran diri tersebut.  Hal ini mengacu pada Pasal 34 Huruf (g) Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan diri sendiri.

Ia menambahkan, DJSN telah menerima laporan pengaduan tentang dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada 26 Desember 2018.

DJSN menindaklanjuti dengan membentuk Tim Panel sesuai Peraturan pemerintah No 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi Badan penyelenggara Jaminan Sosial.

Tim Panel tersebut terdiri dari satu orang anggota DJSN, 2 orang dari Kementerian teknis, satu orang ahli psikologi dan satu orang ahli hukum. Tim panel juga telah memanggil pelapor, terlapor dan para saksi.

DJSN sendiri telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Presiden RI pada 31 Desember 2018. Selanjutnya, Presiden melalui Keputusan Presiden No 12 tahun 2019 pada 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat SAB.

“Dengan adanya surat keputusan Presiden tersebut, maka proses Tim Panel dihentikan. Dalam waktu dekat DJSN akan usulkan ke Presiden untuk membentuk panitia seleksiuntuk mengisi jabatan yang kosong di anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Andi Dulung.