DJSN Selidiki Kasus Tunggakan Tagihan Klaim BPJS Kesehatan ke RSUD Wirosaban

Yogyakarta – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Kota Yogyakarta, Jumat 16 Februari 2018.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4o Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 7 menyatakan Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan 2 hari yang diwakili oleh Anggota DJSN Ahmad Ansyori, Subiyanto, Taufik Hidayat, dan Zaenal Abididn.

Monitoring dan evaluasi ini didasari  adanya permasalahan tagihan klaim JKN yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan kepada RSUD Wirosaban sebesar 24,5 Miliar. Untuk itu DJSN mangagendakan monitoring dan evaluasi untuk beraudiensi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Yogyakarta serta DPRD Yogyakarta,

Sesi pertama, DJSN audiensi bersama Dinas Kesehatan Yogyakarta dan RSUD Kota Yogyakarta di Aula Kota Sehat, Kantor Dinas Kesehatan Yogyakarta.

Dalam audiensi itu, Direktur RSUD Yogyakarta drg. Tuti Setyowati mengungkapkan, kebutuhan obat RSUD Yogyakarta banyak yang kosong karena distributor tidak mau mengirim obat lantaran belum mencicil biaya belanja obat.

“Terkait adanya klaim yang tertunda di tahun 2016 sebanyak 7 Milyar BPJS berjanji akan menyelesaikan pada Desember 2017 tanpa manggangu klaim berjalan tahun 2017, namun BPJS Kesehatan belum dapat merealisasikannya,” jelas Tuti.

“Sampai saat ini jumlah klaim yang belum dibayarkan adalah Rp. 9 Miliar ditambah klaim baru sekitar Rp.13 Miliar setelah diakumulasikan total klaim yang belum dibayarkan menjadi 22 Miliar,” ungkap Tuti.

Menanggapi hal itu, Anggota DJSN Zaenal Abidin menagatakan, segala hal yang dapat menghalangi atau menghambat pelayanan kesehatan harus dikesampingkan.

“Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan adalah kewajiban untuk melakukan yang terbaik. Kewajiban untuk tidak melakukan hal yang buruk bagi pasien, dan kewajiban menghormati hidup manusia.”

Sesi kedua monitoring dan evaluasi, DJSN audiensi dengan DPRD Yogyakarta di Kantor Komisi D DPRD Kota Yogyakarta terkait tunggakan BPJS Kesehatan yang ada di RSUD Wirosaban.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Yogyakarta Fokki Ardiyanto mengatakan, terkait masalah tunggakan BPJS Kesehatan yang ada di RSUD Wirosaban yang menjadi permasalahannya adalah BPJS Kesehatan Yogyakarta harus menunggu transferan dari BPJS Kesehatan Pusat.

Oleh karenanya, lanjut Fokki, “kami mengusulkan Adanya desentralisasi keuangan dari pengelola BPJS Kesehatan”

Setelah beraudiensi dengan DPRD, Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Yogyakarta pada Sesi ketiga monitoring dan evaluasi ini, DJSN melakukan kunjungan ke kantor BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta.

Dalam Kunjungan itu Anggota DJSN Ahmad Ansyori mengatakan, “kunjungan kami ini adalah untuk mendapat kejelasan sehubungan dengan informasi yang disampaikan  DPRD kota Yogyakarta tentang kekhawatiran berentinya layanan kesehatan pada RSUD.”

Menanggapi hal itu, Kepala cabang BPJS Kesehatan Yogyakarta mengatakan, “Terkait dengan keterlambatan kami dalam membayarkan itu sudah kami hitung untuk kemudian disampaikan ke kantor pusat.”

“Untuk RSUD Kota Yogyakarta sendiri total klaim yang masuk ke BPJS sekitar 23 M dan yang sudah kita bayarkan adalah 9 M ditambah 4 M, sedangkan yang 9 M itu memang belum jatoh tempo jadi belum bisa kami bayarkan” Ucap Dwi Hesti Yuniarti

BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta sudah melakukan pertemuan dengan Direktur-direktur rumah sakit.

“Kami sepakat tahun ini akan membersihkan klaim-klaim susulan yang belum ditagihkan kepada BPJS dari tahun 2016 hingga 2017,” terang Dwi

“Kami juga menyampaikan kepada rumah sakit untuk minta waktu dalam penyelesaian tagihan karena total tagihannya cukup besar,” tambahnya