DJSN Sampaikan Masukan Terkait INA-CBGs kepada Panja INA-CBGs DPR

Jakarta - Panja Pengawasan Indonesia case Base Groups (Ina-CBGs) Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan guna mendapat masukan terkait Ina-CBGs, Senin (22/1).

Ketua Komisi IX DPR Ri Dede Yusuf mengatakan,"Panja Ina cbgs ini di bentuk karna ke khawatiran  melihat bpjs memiliki banyak isu mulai dari antrian, mulai dari kapitasi, aktuaria hingga defisit.

"Kami pernah menyampaikan, mungkin Ina-CBGs kita yang sudah tidak bisa di transformasikan kedalam kondisi kesehari-harian, oleh karna itu sebelum kami mendalami tentu kami ingin mendengar pendapat dari stakeholder terkait" tambah Dede

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dr. Sigit Priohutomo, MPH mengatakan "Konsep bayar CBGs sama dengan bayar tarif yang dikomsumsi atau yang di paket rumah sakit itu per kelompok atau paket misalnya secara ke ekonomian, normal, dan mewah"

"Metode pengelompokkan CBGs bisa bervariasi, di Indonesia menggunakan program pengelompokkan, namun persoalannya bagus, cocok atau tidak menurut rasa setiap orang" jelas Sigit.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan "Cara pembayaran secara Retrospektif bayarannya dilakukan setelah layanan diberikan sedangkan dengan Prospektif besaran dan paket bayaran ditetapkan dimuka dan dibayar setelah layanan selesai."

Senada dengan itu, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan menuturkan, penyesuaian tarif INA-CBG saat ini masih pada aspek besaran tarif saja, tentunya perlu penguatan manajemen RS dalam sisi pengelolaan pelayanan dan keuangan RS dengan mengacu pola prospective payment"