DJSN Sampaikan Hasil Monev Implementasi Jamsos Naker di 3 Negara

Jakarta - Hasil monitoring dan evaluasi implementasi jaminan sosial yang dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam menemukan ada tiga permasalahan yaitu dari aspek kepesertaan, aspek pelayanan/manfaat dan aspek iuran.

Anggota DJSN, Untung Riyadi mengatakan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Malaysia baru 22% sedangkan jumlah PMI nya mencapai 900 ribu jiwa, di Singapura baru 26,9% sedangkan jumlah pekerjanya 125 ribu jiwa, dan di Brunei cakupan kepesertaanya 54%  dari jumlah PMI yang mencapai 21 ribu jiwa.

"Dari aspek pelayanan manfaat, kita juga menemukan di 3 negara tersebut sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan masih kurang, baik kepada pekerja migran Indonesia maupun kepada agennya".  

"Sedangkan aspek iuran masih terbatasnya channel pembayaran sehingga menyebabkan pekerja migran Indonesia kesulitan mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, di Singapura terdapat regulasi pekerja tidak diperbolehkan mendapatkan dana diluar kontrak sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan konsep agen perisai. Sedangkan di Brunei pekerja migran Indonesia masih kesulitan membayar iuran karena belum adanya Bank Himbara," jelas Untung

"Oleh sebab itu kami mengundang Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,  dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas tentang implementasi jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia, terutama bagaimana mekanisme kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan atase Ketenagakerjaan dalam rangka perluasan kepesertaan dan penindakan bagi PMI, bagaimana pelayanan medis bagi PMI di negara penempatan, bagaimana kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Himbara, bagaimana proses sosialisasi dan edukasi bagi PMI selama di negara penempatan," tambah Untung.