DJSN: Penyesuaian Besaran Iuran untuk Menaikkan Sustainability JKN

Jakarta - Ombudsman RI menggelar diskusi terbuka mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan, Kamis (13/9).

Diskusi tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, PB IDI, PB PDGI, Adinkes, PERSI, ARRSI, ARSADA, PKFI, ASKLIN, YLKI, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Pusat Kebijakan dan MAnajemen Kesehatan FK-KMK UGM.

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta JKN menimbulkan pro dan kontra karena dianggap hanya untuk menanggulangi permasalahan defisit BPJS Kesehatan dan dampaknya akan memberatkan peserta.

"Rencana ini sebaiknya perlu mempertimbangkan tata kelola perbaikan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan" ujar Dadan.

Dilain pihak, DJSN yang diwakili oleh Angger P Yuwono dari Unsur Tokoh/Ahli mengatakan, defisit ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara biaya kesehatan dan iuran yang terkumpul. Permasalahannya adalah ketidakseimbangan ini semakin lama semakin tajam apabila tidak ditutupi dengan kenaikan iuran.

"Apabila iuran tidak dinaikkan, maka diprediksi defisit JKN sebesar Rp33 triliun di akhir 2019, lalu menjadi Rp44,7 triliun di akhir 2020, dan Rp55,9 triliun di akhir 2021. Terakumulasi defisit bisa mencapai angka Rp133,6 triliun," jelas Angger.

Angger berharap kenaikan iuran JKN-BPJS Kesehatan ini bisa berdampak pada peningkatan mutu layanan, karena rencana ini pun sudah mempertimbangkan kemampuan bayar (ability to pay) peserta. "Kekurangan yang ada bisa disubsidi dari segmen lainnya, dan masih ada ruang untuk efisiensi biaya kesehatan .