DJSN Paparkan Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ke DPR

Jakarta - Komisi IX dan XI DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Serta Rapat Dengar Pendapat Gabungan dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk membahas mengenai audit BPKP tentang Jaminan Kesehatan Nasional sekaligus merancang Roadmap JKN tahun 2019-2024, Selasa (27/8).

Dalam rapat tersebut Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni menjelaskan, dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN tugas DJSN adalah melakukan Kajian dan Penelitan, Merumuskan kebijakan investasi, dan Mengusulkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI)

"Kami sudah mempunyai rekomendansi kenaikan iuran BPJS Kesehatan di 2020," ujar Choesni.

"Penyesuaian besaran iuran JKN-KIS antara lain PBI sebesar Rp 42 ribu dari yang sebelumnya sebanyak Rp 23 ribu, iuran peserta penerima upah-badan usaha 5 persen dengan batas upah Rp 12 juta dari yang sebelumnya Rp 8 juta, iuran PPU menjadi 5 persen dari take home pay dari sebelumnya 5 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga," Jelasnya.

Kemudian, diusulkan kenaikan iuran peserta PBPU mandiri kelas 1 sebesar Rp 120 ribu dari sebelumnya Rp 80 ribu, kelas 2 Rp 75 ribu dari yang awalnya Rp 51 ribu, dan kelas 3 Rp 42 ribu dari yang semula hanya Rp 25.500. Ia menambahkan, jika usulan kenaikan iuran diberlakukan 2020 maka dapat dicapai sustainibilitas JKN pada 2021 dengan asumsi pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit sampai akhir 2019.