DJSN Jelaskan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJSN dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ke KOMISI IX DPR RI

Jakarta -  Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat  dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional,  Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,  Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka membahas usulan kebijakan investasi dana Jaminan sosial dan anggaran operasional,  Selasa (28/4).

Selain itu dalam rapat tersebut juga membahas tentang penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 serta serta hasil monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua DJSN, Tb. Achmad Choesni mengatakan Jumlah peserta per Maret 2020 sebesar  61.600.026 peserta (51,8% aktif, 48,21% non-aktif) namun terjadi penurunan kepesertaan dari bulan Januari ke Maret 2020

"Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) per Maret 2020 masih relatif kecil (8,4% dari peserta aktif), padahal mereka rentan terhadap guncangan ekonomi", kata Choesni.

Ketua DJSN juga menjelaskan Hasil evaluasi per Maret 2020, total dana hasil investasi dan hasil investasi dana jaminan sosial bidang ketenagakerjaan masih di bawah target RKAT 2019.

"Total dana investasi 2019 mencapai Rp431,67 triliun mencakup 97,40% dari target RKAT 2019. Sementara hasil investasi mencapai Rp29,16 triliun mencakup 80,71% dari target RKAT 2019" ujar Choesni.

Rapat dengar pendapat yang dilanjutkan sampai tanggal 29 April 2020 memutuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untul memaksimalkan upaya revisi PMK 224/PMK.02/2020 tentang Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 ke Kementerian Keuangan dan / atau peraturan lainnya yang memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan bergerak lebih fleksibel, sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada pekerja yang terdampak COVID 19.

2. Komisi IX DPR meminta BPJS Ketanagakerjaan untuk mengoptimalkan program inovatif dan inisiatif baru, termasuk pencairan klaim dana jaminan sosial dan pelatihan vokasional sesuai ketentan peraturan perundangan yang berlaku, terutama dalam menghadapi kondisi pandemi COVID 19.

3. Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan pelayanan kepada peserta tidak hanya sebatas memberikan bantuan peralatan penanganan kesehatan akibat pendemi COVID 19.

4. Komisi IX DPR mendesak BPJS Ketanagkerjaan untuk membuat terobosan baru terkait program jaminan kecelakaan kerja kepada peserta yang terdampak COVID 19 yang bersidat promotif dan preventif, serta program jaminan hari tua terkait kemudahan pencairan klaim JHT baik bagi pekerja yang di PHK maupun yang di rumahkan dalam masa Pandemi COVID 19.

5. Komisi IX DPR RI meminta direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka akses kepada DJSN dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka monev kinerja BPJS Ketanagakerjaan.

6. Komisi IX DPR mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta BPK segera melakukan audit dengan tujuan tertentu tentang investasi BPJS Ketenagakerjaan.

7. Komisi IX DPR meminta BPJS Ketanagakerjaan untuk menyampaikan hasil cleansing data terhadap dana JHT dan JP yang masih dikelola BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 6 Mei 2020.