DJSN Jelaskan Dasar Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah mengusulkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Hal ini menyusul defisit BPJS Kesehatan yang di proyeksi mencapai 32,8 Triliun pada tahun ini dan akan terjadi peningkatan jumlah defisit yang mencapai Rp 44,7 T ditahun 2020.

Melihat urgensi kebijakan yang diusulkan DJSN, Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (ELKAPE) bersama dengan BPJS Watch dan Forum Working Group SJSN melakukan audiensi dengan DJSN untuk mendengarkan penjelasan teknis mengenai usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Jumat (20/9).

DJSN memiliki kewenangan untuk memberikan usulan iuran sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf C yaitu “Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.”

Anggota DJSN, Angger P. Yuwono mengatakan, DJSN mengusulkan kenaikan iuran dengan harapan tidak ada lagi defisit, artinya beban pembiayaan adalah kepada peserta, dengan dasarnya bahwa desainnya adalah dari peserta untuk peserta.

"Usulan besaran iuran yang ditetapkan DJSN adalah skenario pilihan terbaik untuk semua segmen kepesertaan, "jelas Angger.

Permodelan dan pembahasan rencana kenaikan iuran tersebut dilakukan bersama Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemenkes, DJSN & BPJSK, Akademisi dan Persatuan Aktuaris Indonesia.

"Selain usulan besaran iuran, DJSN juga mengusulkan pembenahan menyeluruh sistem penyelenggaraan JKN termasuk rekomendasi BPKP yang antara lain meliputi menejemen kepesertaan, menajemen iuran, sistem layanan & manajemen klaim, serta strategic purchasing," tambahnya.