DJSN Jelaskan Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta - Iuran BPJS Kesehatan resmi naik dengan terbitnya Perpres No. 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni menyampaikan bahwa penyesuaian iuran melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan merupakan upaya untuk menangani defisit BPJS Kesehatan.

Meskipun begitu, Choesni menilai bahwa penyesuaian iuran tersebut akan memberikan dampak yang bersifat negatif dan ada yang positif.

"Ada pula calon peserta baru yang enggan mendaftar," ujar Choesni saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (6/11).

Namun, dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka kualitas pelayanan peserta akan lebih baik, keberlanjutan program bisa terpenuhi, dan pembayaran fasilitas kesehatan akan lebih terjamin.

Untuk memitigasi dampak penyesuaian iuran tersebut, Tubagus mengatakan BPJS Kesehatan harus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan melakukan strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi.

"Peningkatan kualitas karena penyesuaian iuran juga harus dirasakan peserta," tambah Choesni.

Peningkatan kualitas layanan tersebut antara lain optimalisasi JKN mobile, perbaikan sistem rujukan, adanya reward kepada peserta yang patuh membayar iuran seperti memberikan diskon.

Kemudian, perbaikan pelayanan di rumah sakit dengan meniadakan diskriminasi dan memperpendek antrean, perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan dan perbaikan pelayanan di BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran serta klaim juga adanya keterbukaan informasi.