DJSN Gelar Edukasi Publik di Kota Banjarbaru

Banjarbaru - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar edukasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Kamis (24/5).

Kegiatan edukasi publik yang diselenggarakan di Novotel Banjarbaru ini bertemakan optimalisasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam jaminan sosial.

"Kita memilih gelar edukasi publik di Banjarbaru ini karena banjarbaru ini bisa menjadi representatif dari Kalimantan Selatan," ujar Anggota DJSN Ahmad Ansyori.

Salah satu prinsip jaminan sosial adalah kepesertaan yang bersifat wajib.

"Konsep hak dan kewajiban dalam jaminan sosial telah termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,” jelas Ansyori

"Oleh sebab itu, didalam undang-undang ada sanksi administratif, sampai-sampai apabila ada warga negara tidak terdaftar tentu saja warga miskin dan kurang mampu dia didaftarkan dan dibayarkan oleh negara kalau masyarakat yang tidak termasuk kurang mampu dan miskin maka urusan SIM, dan pembuatan Pasport itu dia kena warning bahkan menurut PP 86 bisa saja ditunda penerbitanya kalau dia tidak patuh terhadap program jaminan sosial," tambah Ansyori.

DJSN menilai kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kalimantan Selatan masih di bawah target. Indikasinya, dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, DJSN baru menemukan satu daerah yang angka kepesertaan JKN di atas 95 persen.

Ada 3 faktor rendahnya kepesertaan JKN jelas Ansyori, yaitu belum ada pemahaman akan pentingnya JKN, banyaknya warga miskin, dan layanan medis belum optimal. Menurut dia, pemerintah daerah dan instansi teknis mesti mendorong pemahaman pentingnya jaminan sosial kepada masyarakat luas.

“Saya lupa nama tempatnya (kabupaten/kota yang mencapai 95 persen di Kalsel), kalau enggak salah dekat Kabupaten Kotabaru. Mayoritas (peserta JKN di Kalsel) masih rendah, ada yang masih di bawah 80 persen,” kata Ansyori.

Padahal, kata dia, pemerintah pusat menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta kesehatan lewat JKN mencapai seluruh penduduk di Indonesia pada 1 Januari 2019.

Adapun realisasi kepesertaan JKN pada 2017 atau per 1 Januari 2018 sebanyak 187.982.949 jiwa atau 73 persen dari 257,5 juta penduduk Indonesia.

Namun, ia pesimistis target tersebut dapat dicapai karena masih banyak kendala di lapangan.

DJSN mengawal implementasi 5 program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.

“Ini hak semua warga Indonesia, maka kami dorong pemerintah daerah untuk memastikan kepesertaan warganya. Jangan sampai ada warga miskin yang sulit berobat karena enggak punya uang,” tutup Ansyori.