DJSN Gelar Diskusi Pemodelan Aktuaria Iuran Jaminan Kesehatan

Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020  Pasal 38 ayat 2 menyebutkan besaran iuran diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Oleh sebab itu DJSN menggelar diskusi tentang rencana pemodelan aktuaria Iuran Jaminan Kesehatan,  Selasa (30/6).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,  bahwa besaran luran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua  tahun sekali, dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial.

Peninjauan besaran iuran dilalukan dengan memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuan membayar iuran.

Ketua DJSN, Tb. Achmad Choesni mengatakan, dengan adanya beberapa pertimbangan dalam peninjauan besaran iuran jaminan kesehatan tersebut, diperlukan persiapan yang matang untuk pemodelan iuran jaminan kesehatan.

Menurut Ketua DJSN, Tb. Achmad Choesni, diperlukan transparansi data, kesatuan faham dan pemodelan yang merupakan hasil karya bersama berbagai pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang berbasis standar aktuaria yang lazim dan berlaku umum untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga keberlangsungan JKN.

"Yang harus kita pertimbangkan dalam pemodelan aktuaria adalah pertimbangan aspek teknis dan non teknis, asumsi pemodelan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial, termasuk usia, jender, perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan, mempertimbangkan usulan kebijakan lainnya yang akan diterapkan, misal Kebutuhan Dasar Kesehatan, Rawat Inap Kelas JKN/Standar dan peran pemda," kata Choesni.

"Selain itu, juga harus mempertimbangkan basis data dan validasinya, metodologi dan alternatif skenario serta dampak pembiayaannya," jelasnya