DJSN Dorong KPU dan Bawaslu Daftarkan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Penyelenggara Pemilu 2019

Jakarta - Banyaknya kejadian  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang banyak meninggal, kecelakan, dan mendapat penganiayaan, maka DJSN mendesak KPU dan Bawaslu untuk mendaftarkan pekerja penyelenggara pemilu 2019 agar semua pekerja terlindungi dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).

Sebagai informasi, pekerja penyelenggara pemilu 2019 dan badan ad-hoc (PPK, PPS, dan KPPS) yang meninggal dunia sejumlah 296 orang, yang sakit sejumlah 2.040 orang, 101 orang mengalami kecelakaan kerja, dan Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS) yang meninggal dunia sejumlah 72 orang, dan yang sakit sejumlah 305 orang  (rawat inap), 87 dirawat jalan, dan 231 mengalami kecelakaan kerja.

Anggota DJSN, Subiyanto mengatakan, sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa salah satu prinsip SJSN adalah kepesertaan bersifat wajib.

"Prinsip kepesertaan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk termasuk pekerja menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan Nawacita bahwa “Negara Hadir Memberikan Perlindungan Bagi Warga Negaranya," jelas Subiyanto, dalam Rapat evaluasi implementasi jaminan sosial bagi pekerja KPU dan Bawaslu di Hotel Arya Duta, Senin (29/4).

sekitar 8,2 juta orang yang terdiri dari komisioner dan pekerja dengan status ad hoc atau pekerja sementara dalam rangka penyelenggaraan pemilu Semuanya belum didaftarkan jaminan sosial.

"Terhambatnya pendaftaran perlindungan sosial bagi pekerja penyelenggara pemilu 2019 disebabkan karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu.

"Dan DJSN akan segera melaporkan kepada Presiden RI tentang permasalahan belum terlindunginya 8,2 juta pekerja penyelenggara pemilu 2019 untuk dilakukan langkah-langkah diskresi kebijakan," tutup Subiyanto.