DJSN Bahas Payung Hukum Kader JKN dan Agen Perisai

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar diskusi dalam rangka membahas payung hukum kader JKN dan  agen Perisai, Senin, 22 Oktober 2018

Agen Perisai dan Kader JKN bertugas merekrut atau mengakuisisi peserta baru dan membantu memungut iuran bekerjasama dengan bank. Selain itu agen Perisai juga berfungsi membantu atau memfasilitas peserta untuk mencairkan klaim manfaat.

Ivan Sahat perwakilan dari Bpjs ketenagakerjaan mengatakan sudah memiliki Peraturan Direktur terkait Agen Perisai dan diatas nya ada Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Kita perlu membuat kajian mendalam lagi terkait payung hukum untuk kader JKN dan perisai," tambahnya.

Senada dengan itu, Mundiharno dari BPJS Kesehatan mengatakan, perlu adanya kajian mendalam terkait payung hukum ini, karna secara pribadi saya melihat urgensi untuk membuat payung hukum ini belum terlalu genting.

"Lebih baik kita kembangkan dan sempurnakan dulu pengelolaan kader JKN dan Agen Perisai ini, setelah sempurna baru kita bentuk payung hukumnya," ucap Mundi

Putut S.A perwakilan dari Kementerian Keuangan mengatakan hasil koordinasi dengan instansi lainnya terkait payung hukum Kader JKN dan Agen Perisai menghasilkan Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkan kepada Kementerian Keuangan untuk menginisiasi payung hukum terkait Kader JKN dan Agen Perisai. "Bentuk payung hukum yang memungkinkan untuk mengatur Kader JKN dan Agen Perisai adalah Peraturan Presiden," jelas Putut

"Kemenkeu bersedia menjadi inisiasi dengan syarat menanyakan kepada user apa urgensi nya dan meminta DJSN untuk memberikan surat untuk menjadi inisiasi Perpres ini," tambah Putut.