DJSN Ajak Semua Pihak Kerja Bersama Siapkan Implementasi Perpres 75 Tahun 2019

Jakarta - Capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum dibarengi dengan keberlangsungan finansial program JKN. Hasil monitoring dan evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menunjukkan bahwa sejak operasional program JKN tahun 2014 telah terjadi defisit anggaran dana jaminan sosial kesehatan dan diprediksikan terus berlangsung hingga akhir tahun 2019 ini.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tb. Achmad Choesni dalam sambutannya pada acara Diskusi Akhir Tahun "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan”, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Seperti diketahui Data BPJS Kesehatan sampai dengan 30 November 2019 menyebutkan, cakupan kepesertaan program JKN telah mencapai 222.815.475 peserta (83,11 persen) dari proyeksi penduduk tahun 2019 (268.074.600 jiwa). Sementara itu, jika dibandingkan dengan target cakupan kepesertaan pada Peta Jalan JKN yaitu 257,5 juta jiwa, maka cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 86,52 persen.

Sampai saat ini, defisit JKN masih mengandalkan dana talangan dari Pemerintah. Berkenaan dengan kondisi defisit JKN ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik (distrust) terhadap JKN.

Hasil Review DJSN atas laporan keuangan audited BPJS Kesehatan Tahun 2014-2017 menunjukan bahwa telah terjadi “defisit struktural”. Karenanya, kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dan intervensi kebijakan yang komprehensif.

Penetapan iuran JKN yang terjadi saat ini lebih banyak berbasis pada “persepsi” kemampuan negara dan penduduk. Akibatnya, lima tahun perjalanan JKN masih terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan (pendapatan iuran) dan pengeluaran (klaim/pembayaran manfaat). Sehingga, perlu ditetapkan penyesuaian besaran iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2019, disusun dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan.

Terkait besaran iuran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 27 ayat (2),(3) dan (4) menetapkan bahwa besaran iuran jaminan kesehatan untuk PBPU, PBI dan batas upah ditetapkan secara berkala.

Demikian halnya untuk menjamin kesehatan keuangan, pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus, guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ketua DJSN Tb. Achmad Choesni berharap diskusi Akhir Tahun ini menjadi forum semua pihak untuk bersama sama menyiapkan implementasi Perpres 75 tahun 2019 sebagai kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan Presiden.

"Saya mengajak kepada semua untuk senantiasa meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi untuk bersama-sama memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam konstitusi," ungkap Choesni.