Anggota DJSN : Untuk Menjaga Keberlangsungan Program JKN Kenaikan Iuran Diperlukan

Depok - Seminar dan Bedah Buku "Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional" yang diselenggarakan di Universitas Indonesia dihadiri oleh para Narasumber, penanggap dan peserta di lingkup sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya, Kamis (10/10).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori menyampaikan paparan tentang "Perlunya Penyesuaian Iuran Program JKN-KIS untuk Keberlanjutan Program". Ansyori menyatakan bahwa selama tahun 2018, total pemanfaatan layanan kesehatan melalui JKN mencapai 233,9 juta layanan, yang terdiri dari 147,4 juta layanan pada Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), 76,8 juta layanan Rawat Jalan RS, 9,7 juta Layanan Rawat Inap RS. Rata-rata jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 640.822 layanan setiap hari. 

Ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan utilisasi manfaat JKN disebabkan karena: 

1. Pertumbuhan peserta juga belum dibarengi dengan peningkatan kolektabilitas iuran, khususnya peserta Mandiri

2. Besarnya Klaim Rasio menunjukkan adanya defisit dalam program JKN dan diperlukan upaya rekstrukturisasi JKN

3. Efisiensi diperlukan untuk menyeimbangkan kembali pendapatan dan pengeluaran.

Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp. 5 triliun (2015) dan Rp. 6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp. 44 triliun pada 2020 dan Rp. 56 triliun pada 2021.

"Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya. Dengan adanya kegiatan seminar dan bedah buku ini, diharapkan program JKN harus tetap berjalan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dan kendala dalam mengatasi persoalan tersebut, imbuhnya".