Ahmad Ansyori : Pelayanan Kesehatan Pemudik, Antara Hak dan Efisiensi

Jakarta - Mudik lebaran sebagai rutinitas sosial telah menjelma  rutinitas pemerintah dan BPJS Kesehatan (BPJSK). Kecanggihan teknologi telepon genggam belum   mampu menciptakan kehangatan jabat tangan dan pelukan. Oleh karena itu, sekitar 33 juta orang pada 2017 berpindah di seluruh Indonesia dalam kurun 14 hari. Jadi mudik telah merefleksikan manusia sebagai mahluk sosial. Pemerintah juga didorong untuk mencukupi berbagai moda tranportasi, sarana transportasi, sampai pelayanan kesehatan selama mudik.

"Dari jumlah pemudik di atas, peserta BPJSK diperkirakan sebesar 64,5% atau 21,9 juta orang. Perjalanan mudik memiliki risiko tinggi untuk sakit terutama anak-anak dan usia lanjut. Selain itu, pemudik rawan mengalami kecelakaan terutama pemudik yang menggunakan motor. Karena pengguna motor mencapai 6,07 juta kendaraan (63,6%) dari 9,55 juta kendaraan pribadi pada 2017," Ucap Ansyori Jumat, (8/6).

Secara konsep asuransi kesehatan, apakah momen mudik dapat dianggap sebagai risiko biasa atau suatu kejadian luar biasa?

Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memandatkan salah satu prinsip yaitu portabilitas, artinya prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Jadi peserta BPJSK yang melakukan mudik berhak atas pelayanan kesehatan rawat jalan dan inap.

Kebijakan Portabilitas memiliki dua kondisi yaitu 1) melakukan perjalanan  sementara dan 2) kasus  darurat dan  tidak darurat. Sementara kebijakan portabilitas untuk kasus tidak darurat (rawat jalan), peserta melaporkan lebih dahulu ke cabang BPJSK sebelum menggunakan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama (FKTP).  BPJSK cabang akan mengarahkan peserta ke FKTP tertentu.

Pada tahun 2014 dan 2015, BPJSK menyediakan pos pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, mobil ambulan, dan petugas BPJSK. Namun cakupannya berturut-turut 3 titik dan 5 titik pada 2014 dan 2015. BPJSK menyediakan pos ini sejak H-7 sampai H+7. Tentu saja pelayanan kesehatan tidak dapat menjangkau seluruh area yang dilalui oleh peserta BPJSK.

Pada tahun 2016 dan 2017, BPJSK meringankan prosedur pelayanan portabilitas seperti peserta tidak wajib melapor kepada BPJSK cabang, tetapi langsung ke FKTP atau instalasi gawat darurat rumah sakit. Pada satu sisi, kebijakan BPJSK tersebut akan meningkatkan moral hazard pemudik peserta BPJSK. Sepintas terkesan bahwa BPJSK makin membuka kran defisit.

Namun, data pelayanan kesehatan mudik lebaran tahun 2017 berkata lain. Tingkat kunjungan ke faskes tergolong cukup rendah dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu 196.000 jiwa (sekitar 1% dari 21,9 juta jiwa). Dari sebanyak itu, 105.860 jiwa mengunjungi RS dengan rincian 60.635 jiwa mendapatkan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan 45.225 jiwa memperoleh rawat inap tingkat lanjutan; 87.122 jiwa mendapatkan rawat jalan tingkat pertama, dan 3.883 jiwa memperoleh rawat inap tingkat pertama. Sementara rata-rata persentase kunjungan rawat jalan saja pada tahun 2017 mencapai rata-rata 6,6% dari total populasi. 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa asumsi moral hazard peserta mudik dan risiko tinggi tidak terbukti. Fenomena ini menjelaskan bahwa pemudik peserta BPJSK tidak ada yang berniat sakit, kecelakaan, dan menghabiskan waktu di fasilitas kesehatan. Penggunaan fasilitas kesehatan akan mereduksi waktu mereka bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya. Oleh karena itu, kebijakan BPJSK memberikan keringanan prosedur portabilitas sudah tepat.

Selain itu, data kunjungan di atas belum dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya penggunaan fasilitas kesehatan oleh peserta BPJSK. Karena seluruh pemerintah daerah menyediakan pelayanan kesehatan gratis selama mudik pada jalur-jalur lintas kendaraan, fasilitas umum, dan di fasilitas kesehatan pemerintah.

Untuk antisipasi mudik lebaran, maka rekomendai kepada:

  • DJSN sebaiknya melakukan monitoring yang berkaitan dengan portabilitas selama mudik. DJSN menggali informasi  kasus penolakan peserta oleh faskes, faskes meminta biaya tambahan, kelancaran BPJS Kesehatan membayar faskes, dan pola pembayaran FKTP yang adil.
  • BPJSK melakukan kajian efisiensi dan efektifitas biaya portabilitas di FKTP dan IGD RS berdasarkan kasus mudik lebaran 2017 dan mencantumkan nomor call centre pada gerbang masuk tiap kabupaten/kota.
  • Pemerintah daerah tetap menyediakan pelayanan kesehatan mudik lebaran sekaligus tempat istirahat;
  • Fasilitas kesehatan membuka pelayanan kesehatan selama H-7 dan H+7 selama 24 jam dengan mengatur jadwal piket tenaga kesehatan agar masyarakat umumnya dan peserta BPJS Kesehatan mudik mendapatkan hak portabilitasnya. 
  • Peserta BPJSK harus membawa kartu peserta BPJS Kesehatan selama mudik lebaran dan membekali diri serta keluaga dengan obat-obatan ringan. Peserta beristirahat setelah mengendarai 4 jam atau mengantuk.