Agar Tidak Defisit, Perlu Penyesuaian Iuran

Jakarta - Ketua Komisi lX DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi bersama Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Angger P Yuwono memberikan keterangan dalam Dialektika Demokrasi bertema "Iuran BPJS Naik, Bebani rakyat ?" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Anggota DJSN, Angger P Yuwono mengatakan, kenaikan iuran kelas III peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja sudah diperhitungkan secara matang.

"Saat menetapkannya, DJSN menggunakan data-data pengalaman JKN-KIS selama lima tahun terakhir. Mulai dari biaya kesehatan per orang per bulan, kenaikan jumlah peserta hingga kenaikan upah. Dengan data itu DJSN membuat simulasi iuran yang bervariasi untuk delapan kelas peserta, yaitu PBI, tiga kelas peserta mandiri (kelas I, kelas II, kelas III), dua kelas pekerja penerima upah (PPU) pemerintah (kelas 1 dan kelas II), serta dua kelas PPU swasta.

“Dari simulasi itu kami sepakat untuk peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 sekarang ini menjadi Rp 42.000. Lalu kelas II naik Rp 75.000, dan kelas I naik jadi Rp 110.000. Ini dihitung dari rata-rata biaya kesehatan yang digunakan peserta kelas III per orang per bulannya hingga akhir 2018,” kata Angger.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan pembiayaan program JKN terjadi ketidak seimbangan antara biaya kesehatan yang keluar dengan iuran yang terkumpul. Ketidak seimbangan ini semakin besar, sehingga menimbulkan defisit. salah satu cara penaggulangannya adalah iuran BPJS harus disesuaikan.

“Supaya tidak defisit, dibutuhkan penyesuaian iuran yang begitu besar. Memang ini tidak populer, tapi ini menjadi satu solusi,” imbuhnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan pemerintah bersama BPJS Kesehatan harus membenahi data peserta terlebih dahulu, dibanding menaikkan iurannya.

"Opsi kenaikan premi bagi kami di DPR itu adalah opsi ke nomor 9 atau nomor 10 jadi bukan sesuatu yang sifatnya mutlak harus dilakukan saat ini," ujar Dede

Menurut Dede, langkah yang harus dilakukan saat ini yaitu validasi pendataan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dimana angka kemiskinan di Indonesia katanya 10 persen dari jumlah penduduk.