DJSN TERKINI :

Berita

Jawa Barat Pengidap Thalasemia Tertinggi YTI dan POPTI Audiensi dengan DJSN

Jakarta - Jumlah penyandang thalasemia di Jawa Barat tertinggi di antara provinsi yang ada di Indonesia. Penyandang thalasemia di Indonesia lebih dari sembilan ribu, sebanyak 62 persen di antaranya berasal dari Jawa Barat. oleh sebab itu, Yayasan Thalasemia Indonesia, Direktur Rumah Sakit Swasta di Bekasi, serta Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalasemia Cabang Bekasi (POPTI) melakukan audiensi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam rangka advokasi anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang Thalasemia, Senin (12 september 2018)

Komisi IX DPR, Kemenkes dan DJSN sepakat Minta Perdir BPJS Kesehatan Dicabut

Jakarta - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta BPJS Kesehatan, Senin (27/8).

Program Jaminan Sosial Kunci Pengentasan Kemiskinan

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia (PMNBI) serta Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) menggelar lokakarya Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Nias Barat, yang dilkaksanakan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).

DJSN Plenokan Hasil Analisis Laporan Keuangan BPJS Kesehatan

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar sidang pleno dalam rangka membahas rekomendasi DJSN atas hasil analisis laporan keuangan BPJS Kesehatan Periode Tahun 2014 sampai tahun 2017, laporan komisi kebijakan mengenai Rperpres tentang tata kelola BPJS, rencana kerja Komisi Monitoring dan Evaluasi, dan rencana kerja serta anggaran tahun 2017, Selasa 14 Agustus 2018.

DJSN Review Implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jakarta - Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia diawali dengan amandemen ke 4 UUD RI yang memuat Pasal 28 huruf H, disusul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Siaran Pers : Sikap DJSN Terhadap Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan

Memperhatikan polemik di tengah masyarakat mengenai pemberlakuan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan; dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan per tanggal 21 Juli 2018 menjadi persoalan serius dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

DJSN Edukasi Jurnalis tentang Jaminan Sosial

Jakarta - Peran jurnalis sangat penting dalam mengudakasi publik akan realisasi dan kepesartaan perlindungan sosial. Demikian disampaikan Ahmad Ansyori SH MHum CLA Anggota DJSN dari unsur ahli, pada Redaktur Meeting, di City Extra, Kalasey Kabupaten Minahasa, Rabu (18/7/2018) malam.

Halal Bihalal dengan Mitra Kerja Ketua DJSN Ajak Percepat Tercapainya Kesejahteraan Rakyat

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengajak seluruh mitra kerja DJSN bekerja dengan penuh kesadaran untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikan Ketua DJSN Sigit Priohutomo dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal, Selasa (11/7).

DJSN Gelar Diskusi Urgensi RPerpres Tata Kelola BPJS

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar diskusi urgensi dan relevansi substansi dalam RPerpres tentang tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rabu 4 Juli 2018.

Ahmad Ansyori : Pelayanan Kesehatan Pemudik, Antara Hak dan Efisiensi

Jakarta - Mudik lebaran sebagai rutinitas sosial telah menjelma rutinitas pemerintah dan BPJS Kesehatan (BPJSK). Kecanggihan teknologi telepon genggam belum mampu menciptakan kehangatan jabat tangan dan pelukan. Oleh karena itu, sekitar 33 juta orang pada 2017 berpindah di seluruh Indonesia dalam kurun 14 hari. Jadi mudik telah merefleksikan manusia sebagai mahluk sosial. Pemerintah juga didorong untuk mencukupi berbagai moda tranportasi, sarana transportasi, sampai pelayanan kesehatan selama mudik.