Berita

Asih Eka Putri : Kelas Rawat Inap JKN Harus Mengutamakan Keselamatan Pasien, Mutu dan Keterjangkauan

Jakarta – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan serangkaian proses peninjauan dan penyiapan kebijakan Kelas Rawat Inap JKN.

Materi Paparan KRI JKN 3

Materi paparan webinar "Konsultasi Publik Seri-3 Bersama Akademisi dan Lembaga Riset tentang Penerapan Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN" Paparan DJSN (Kebijakan KRI dalam Program JKN-DJSN.pdf) Paparan LPEM FEB UI (Perspektif Penerima Manfaat dalam Penerapan Kebijakan-LPEM FEB UI.pdf) Paparan PIPMARSI (Tanggapan Terhadap Kebijakan Kelas Rawat Inap Dalam Program JKN - PIPMARSI.pdf) Paparan PRAKARSA (Tanggapan Kelas Standar Rapat Inap JKN - Prakarsa.pdf) Paparan SMERU (Penerapan Kelas Rawat Inap Dalam Program JKN - SMERU.pdf)

Materi Paparan KRI JKN 2

Materi paparan webinar "Konsultasi Publik Bersama Kelompok Masyarakat Sipil dan Peserta Penerima Manfaat Penerima Kebijakan Kelas rawat Inap JKN" Paparan DJSN Kebijakan KRI dalam Program JKN-DJSN.pdf Paparan KAPAL Tanggapan JKN Kelas Rawat Inap-KAPAL.pdf Paparan INFID JKN KELAS STANDAR TANPA KELAS-INFID.pdf

Materi Paparan KRI JKN 1

Materi paparan webinar "Penerapan Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN Konsultasi Publik: Perspektif Penyedia Layanan" Paparan DJSN Kebijakan KRI JKN-DJSN.pdf Paparan DitPKR Kemenkes Standar KRI-Dit PKR Kemenkes.pdf Pembahas PERSI KEBIJAKAN RAWAT INAP JKN-PERSI.pdf

Agung Pambudhi : Rasio Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BP Jamsostek Capai 24,02 Persen

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan rasio klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK sebesar 24,02 persen. Artinya, hampir seperempat iuran JKK dibayarkan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan, meskipun jumlah kasus klaim rendah.

Iene Muliati : Dimasa Pandemi Tingkat kepesertaan Harus Menjadi Perhatian BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah

Jakarta - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur ahli Iene Muliati menjelaskan bahwa pada Mei 2020, terdapat 90,9 juta tenaga kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru 49,86 juta atau 54,85 persen di antaranya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Iene, dalam kondisi normal tingkat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi lebih krusial pada masa pandemi Covid-19 yang mengancam kondisi finansial dan kesehatan para pekerja. Meskipun begitu, saat ini terdapat penurunan jumlah kepesertaan aktif dari badan tersebut. Ine memap...

Call for Proposal: Journalism Grant “Meliput Isu Jaminan Sosial Nasional di masa Pandemi COVID-19”

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan dukungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), membuka peluang bagi jurnalis media online, cetak, televisi, dan radio mengajukan dana hibah untuk peliputan mendalam (in-depth) menyoroti isu jaminan sosial nasional di masa Pandemi Covid-19.

DJSN Audiensi dengan Menko PMK

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan audiensi dengan Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rabu (22/07)

DJSN Gelar Diskusi Pemodelan Aktuaria Iuran Jaminan Kesehatan

Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 38 ayat 2 menyebutkan besaran iuran diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Oleh sebab itu DJSN menggelar diskusi tentang rencana pemodelan aktuaria Iuran Jaminan Kesehatan, Selasa (30/6).

DJSN Lakukan Media Visit ke Bisnis Indonesia

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan media visit ke Redaksi Bisnis Indonesia dalam rangka memberikan penjelasan tentang konsep kelas perawatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai kelas standar, Kamis, (25 Juni 2020)